Logo
>

Rupiah Ditutup Perkasa, Rencana Pemangkasan Jumlah BUMN Jadi Penopang

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah hari ini tidak lepas dari rencana pemerintah memangkas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 dari 1.000 perusahaan

Ditulis oleh Hutama Prayoga
Rupiah Ditutup Perkasa, Rencana Pemangkasan Jumlah BUMN Jadi Penopang
Mata uang rupiah (Foto: Dok. KabarBursa)

KABARBURSA.COM - Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 71 poin ke level  Rp17.851 pada perdagangan Senin, 29 Juni 2026.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah hari ini tidak lepas dari rencana pemerintah memangkas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 dari 1.000 perusahaan.

"Restrukturisasi BUMN dinilai sebagai langkah strategis. Pemangkasan jumlah BUMN ini bertujuan mengurangi beban anggaran yang besar, sekaligus meningkatkan efisiensi," ujar dia dalam keterangannya.

Selain itu, sentimen positif juga datang setelah keputusan pemerintah tidak menerima tawaran bantuan dana sebesar USD30 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Menurut Ibrahim, Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki keyakinan terhadap kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.

"Bagi pelaku pasar, keputusan tersebut mempertegas optimisme pemerintah terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia," kata dia.

Terdekat, Ibrahim mengatakan oelaku pasar masih menunggu sejumlah indikator ekonomi awal bulan Juli 2026, yakni data neraca perdagangan Indonesia serta tingkat inflasi. 
"Kedua data tersebut diperkirakan menjadi pertimbangan penting dalam membaca kondisi ekonomi nasional dan arah pergerakan rupiah selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu untuk perdagangan besok, Senin, 29 Juni 2026, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat direntang  Rp17.800- Rp17.860.

Batalkan Teori Pengeringan Likuiditas, Purbaya Ubah Strategi Demi Kuatkan Rupiah

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menghentikan strategi pengeringan likuiditas perbankan yang sebelumnya ditujukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Purbaya memilih untuk mengembalikan dan menambah modal negara di Bank Himbara hingga Rp400 triliun karena teori pengetatan moneter tersebut terbukti memperlambat aktivitas ekonomi sektor riil dan berisiko memicu larinya investor asing (capital outflow).

Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan uji coba kebijakan moneter selama dua minggu terakhir dengan menarik sebagian likuiditas dari bank-bank pelat merah atas permintaan beberapa pihak.

"Anda perhatikan yang kemarin maunya rupiah saingan dengan mengeringnya likuiditas. Itu pasti beredar di sisi perbankan, di pasar-pasar pelaku usaha. Artinya, ekonomi akan melambat. Kalau ekonomi melambat, orang takut, investor keluar gara-gara itu," ungkap Menkeu Purbaya saat menjelaskan alasan pembatalan kebijakan penarikan dana di Kantor Kemenkeu, Jumat, 26 Juni 2026.

Purbaya membeberkan bahwa penarikan dana yang diinstruksikan dua minggu lalu merupakan bagian dari akomodasi terhadap usulan pihak lain yang ingin menyokong rupiah lewat instrumen kelangkaan uang di pasar. Kendati demikian, realita di lapangan menunjukkan perbankan langsung mengering.

"Kita dalam 2 minggu itu menguji beberapa teori. Saya sih percaya teori saya betul, tapi karena ada yang lain, saya ikutin. Ketika hasilnya ini kita balikkan ke teori yang betul. Kalau kita balikkan, fakta ekonomi berarti balik lagi kan, mengalir lagi. Ya orang cenderung invest yang negaranya yang ekonominya menarik. Akibatnya rupiah akan menguat, itu teorinya," bebernya.

Sesuai dengan arahan Presiden, seluruh kebijakan fiskal di hilir perbankan harus difokuskan pada kelancaran dunia usaha tanpa adanya hambatan permodalan.

Melalui keputusan terbaru, struktur penempatan dana pemerintah di Himbara dirombak total dari posisi saat ini Rp170 triliun menuju target agregat Rp400 triliun.

Angka tersebut mencakup pengembalian dana jangka panjang Rp200 triliun, penempatan dana fix akhir tahun Rp100 triliun, dan pos likuiditas fleksibel sebesar Rp100 triliun.

"Jadi begini, Presiden ingin ekonominya kan tetap jalan. Semua gangguan dihilangkan, gitu ya. Mungkin mereka waktu itu nggak mengerti atau sekarang udah mengerti, saya masukkan," pungkas Purbaya. (*)

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Jurnalis

Hutama Prayoga

Hutama Prayoga telah meniti karier di dunia jurnalistik sejak 2019. Pada 2024, pria yang akrab disapa Yoga ini mulai fokus di desk ekonomi dan kini bertanggung jawab dalam peliputan berita seputar pasar modal.

Sebagai jurnalis, Yoga berkomitmen untuk menyajikan berita akurat, berimbang, dan berbasis data yang dihimpun dengan cermat. Prinsip jurnalistik yang dipegang memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan tidak hanya faktual tetapi juga relevan bagi pembaca.