Rusdi Kirana jadi Wakil Ketua MPR RI, Lion Air Bakal IPO?

KABARBURSA.COM - Pendiri Lion Air Rusdi Kirana, buka suara ihwal nasib perusahaan yang dibangunnya usai keterpilihannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode tahun 2024-2029. Rusdi menuturkan, dirinya akan fokus pada persoalan UMKM melalui lembaga legislatif. Sementara Lion Air, tutur dia, telah melakukan serangkaian regenerasi.

“Saya sudah ada waktu di sini (lembaga legislatif), karena nggak mungkin kita sebagai pengusaha Airline disambi sebagai parlemen atau sebaliknya, karena ini sangat sibuk,” ungkap Rusdi kepala wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ketika disinggung ihwal rencana Initial Public Offering (IPO) Lion Air, Rusdi mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kepada regenerasinya. Ihwal IPO, dia mengaku akan melihat perkembangan perusahaan yang dibinanya.

“Let’s see,” singkatnya.

Rusdi juga tak menampik menargetkan dana segar sebesar Rp7 triliun. Dia sendiri mengaku optimis lantaran Lion Air memiliki value yang memungkinkan mengingat usianya yang telah menginjak 25 tahun.

“Airlines di dunia itu yang mempunyai pesawat sampai ratusan baru yang semua pabrik company selain kita. Airline kita kan terbesar di Asia Tenggara dan swasta. Nah ini bagaimana kita bisa go public kan,” tutupnya.

Bakal Perjuangkan Keluhan Tiket Pesawat 

Rusdi juga mengaku akan mengusut tuntas persoalan harga tiket pesawat domestik yang belakangan menjadi diskursus publik. Dia mengaku, hal itu menjadi salah satu isu utama yang hendak diperjuangkannya melalui lembaga legislatif.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, naiknya harga tiket pesawat sebagaimana yang dikeluhkan bermuara pada harga jual yang terdiri dari cost, harga avtur, PPN, hingga sparepart pesawat yang harganya ikut meroket seiring dengan dinamika nilai tukar rupiah.

“Nah ini harus bersama-sama, tidak bisa hanya disatukan si airline-nya atau si supplier-nya. Ini mesti di bareng bagaimana kita yang namanya PPN itu kalau darat, laut tidak ada PPN. Bagaimana udara juga dibikinnya enggak sama itu saja sudah 10 persen, kemudian minyak,” ungkapnya.

Dia menilai, baiknya perusahaan minyak dapat menekan harga logistik dalam mendistribusikan produknya ke daerah Timur. Pasalnya, kata dia, harga minyak di daerah tersebut cenderung lebih mahal dibanding wilayah lainnya.

“Yang diributkan lebih banyak dari daerah (Timur), karena memang di daerah itu minyaknya mahal. Kenapa mahal? Karena Pertamina harus membawa, ya, itu biaya. Bagaimana kalau dinaikin di Jakarta subsidi yang di Timur,” ungkapnya. 

Rusdi menuturkan, ada beberapa langkah yang dapat menekan tingginya harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, keseimbangan harga dari avtur, PPN, hingga pengenaan bea bagi sparepart impor.

“Karena impor komponen itu dikenakan bea karena dikenakan bea, jadi kita tetap, pengusaha di Indonesia tidak banyak yang bisa memperbaiki komponen pesawat sehingga mereka kirim ke luar negeri. Karena kirim ke luar negeri itu biaya,” jelasnya.

Dia menuturkan, pembebasan bea bagi sparepart pesawat telah dilakukan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.  Dengan begitu, pengaruh valuta asing bagi industri penerbangan tidak sebesar saat ini.

“Hampir semua negara membebaskan itu akan terjadi para pengusaha yang mampu memperbaiki komponen. Sehingga valuta asing pengaruhnya gak sebesar yang sekarang. Selain itu si eranya juga harus efisiensi,” tutupnya.

Jadi, mahalnya harga tiket pesawatt di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggotanya, Budi Joyo Santoso, mengatakan bahwa sejumlah faktor yang menyebabkan harga maskapai penerbangan menjadi mahal adalah karena avtur.

Di sini, distribusi avtur masih tertutup atau dimonopoli. Dilanjut lagi dengan komponen pajak yang tinggi dan perilaku pelaku usaha yang kurang baik.

Budi, dalam siaran persnya yang dikutip pada 22 September 2024 menjelaskan, KPPU telah melakukan berbagai hal untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut.

Berikut ini susunan pimpinan MPR I untuk peride 2024-2029:

• Ketua MPR RI: Ahmad Muzani – Fraksi Partai Gerindra
• Wakil Ketua MPR I: Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) -Fraksi PDIP
• Wakil Ketua MPR RI II: Kahar Muzakir – Fraksi Partai Golkar
• Wakil Ketua MPR RI III: Lestari Moerdijat – Fraksi Partai NasDem
• Wakil Ketua MPR RI IV: Rusdi Kirana -Fraksi PKB
• Wakil Ketua MPR RI V: Muhammad Hidayat Nur Wahid -Fraksi PKS
• Wakil Ketua MPR RI VI: Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno -Fraksi PAN
• Wakil Ketua MPR RI VII: Edhie Baskoro Yudhoyono -Fraksi Partai Demokrat
• Wakil Ketua MPR RI VIII- Abcandra Muhammad Akbar Supratman – DPD RI.(*)