Target 5,4 Persen di Tengah Ekonomi yang tak Ramah, Ujian Awal APBN 2026

KABARBURSA.COM — Memasuki tahun anggaran 2026, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen kembali menjadi bahan perbincangan. Angka itu bukan lagi sekadar proyeksi di atas kertas, melainkan tolok ukur awal bagi pemerintah dalam menguji ketahanan kebijakan fiskal di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya reda.

Target pertumbuhan tersebut hadir di tengah lanskap ekonomi yang jauh dari kata nyaman. Pasar modal Indonesia baru saja diguncang tekanan hebat setelah isu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI memicu gejolak dan aksi jual besar-besaran. Namun, riak di bursa itu sejatinya hanya satu potongan dari kerumitan ekonomi 2026 yang lebih luas.

Ketidakpastian global masih membayangi seiring perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, tensi geopolitik yang belum reda, serta arah kebijakan moneter global yang tetap ketat dan sensitif terhadap sentimen. Di dalam negeri, pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan rumah menjaga ruang fiskal di tengah belanja sosial yang ekspansif, stabilitas harga pangan dan energi, serta kebutuhan menjaga kepercayaan investor. Dalam konteks itu, gejolak MSCI menjadi pengingat bahwa di balik target pertumbuhan, faktor kepercayaan, tata kelola, dan stabilitas pasar keuangan tetap menjadi variabel krusial yang menentukan seberapa kokoh fondasi ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

APBN 2026 hadir sebagai pijakan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola siklus ekonomi penuh. Di satu sisi, pemerintah membawa agenda besar percepatan pembangunan dan pemerataan. Tapi jangan lupakan sisi lainnya, mulai dari dinamika global, volatilitas perdagangan, serta tantangan domestik membuat ruang gerak kebijakan tidak sepenuhnya longgar.

Dalam konteks itulah, sejumlah pandangan ekonomi yang disampaikan pada fase awal penyusunan APBN kini kembali relevan untuk dibaca ulang. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, misalnya, sejak awal telah mengingatkan bahwa tantangan ekonomi di 2026 tidak berdiri di ruang hampa, melainkan merupakan kelanjutan dari tekanan global yang belum sepenuhnya selesai.

“Ketidakpastian dari sisi global inilah yang kami kira akan cukup menantang, terutama dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di tahun 2026,” ujar Yusuf, dikutip dari Media Keuangan Kementerian Keuangan, Sabtu, 31 Januari 2026.

Ketidakpastian tersebut, menurut Yusuf, terutama bersumber dari volatilitas perdagangan internasional dan dampak lanjutan kebijakan tarif resiprokal yang mempengaruhi arus barang, modal, dan sentimen investor global. Imbasnya, ekonomi domestik Indonesia tetap harus bekerja ekstra untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Di dalam negeri, konsolidasi ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Pemerintah dituntut menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar daya beli masyarakat tidak tergerus, sembari memastikan ruang fiskal tetap mampu mendorong aktivitas ekonomi. Tantangan itu terlihat jelas dari dinamika harga pangan yang masih bergejolak. Menjelang pergantian tahun, inflasi harga pangan tercatat naik sekitar 4,58 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Kenaikan ini menandakan harga makanan bergerak lebih cepat dibanding periode sebelumnya dan langsung bersinggungan dengan konsumsi rumah tangga.

Tekanan juga datang dari kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food seperti cabai, bawang, dan daging yang sepanjang tahun lalu bergerak di kisaran tinggi, sekitar 6,21 persen secara tahunan. Fluktuasi ini membuat pengendalian inflasi tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan moneter, tetapi juga sangat bergantung pada kelancaran pasokan dan distribusi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan Indonesia berada di level 2,92 persen pada akhir 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok pangan, minuman, dan tembakau. Di tingkat konsumen, tekanan itu terasa dari harga kebutuhan pokok yang masih relatif mahal, mulai dari cabai merah keriting yang bertahan di kisaran hampir Rp50 ribu per kilogram, beras premium di atas Rp16 ribu per kilogram, hingga telur ayam yang masih mendekati Rp31 ribu per kilogram. Kondisi ini memperlihatkan bahwa menjaga stabilitas pangan akan menjadi salah satu kunci penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Di titik ini, Yusuf menekankan pentingnya kualitas eksekusi kebijakan. Program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai akan sangat menentukan arah pertumbuhan.

“Eksekusi pada program-program strategis terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan sektor pendorong utama ekonomi itu akan menentukan seberapa mampu kemudian pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan,” kata Yusuf.

Ia mencontohkan kebijakan yang berkaitan dengan subsidi dan distribusi energi rumah tangga, seperti LPG 3 kilogram, yang bila tidak dikelola dengan cermat dapat mempengaruhi konsumsi dan daya beli. Di tahun 2026 ini, pemerintah tengah merombak tata kelola LPG 3 kg bersubsidi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan tidak membebani ruang fiskal. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah pengetatan pembelian LPG 3 kg, yang idenya berupa pembatasan maksimal pembelian sampai 10 tabung per rumah tangga per bulan untuk mengendalikan realisasi konsumsi yang cenderung melampaui kuota subsidi tahunan.

Selain konsumsi, iklim investasi menjadi faktor kunci lain yang terus disorot. Kepastian hukum, efisiensi biaya, serta konsistensi kebijakan dinilai berperan besar dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. “Masalah-masalah seperti efisiensi, biaya, kepastian hukum, ini yang juga akan ikut mempengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2026,” ujarnya.

APBN 2026 sendiri disusun dengan postur ekspansif namun tetap berada dalam koridor disiplin fiskal. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun dan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

Menurut Yusuf, struktur anggaran tersebut mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan dorongan pertumbuhan dengan keberlanjutan fiskal. Fokus anggaran diarahkan pada delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis, pendidikan dan kesehatan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sebagai APBN pertama di bawah kepemimpinan Prabowo, pendekatan penganggaran berbasis program strategis dinilai sebagai langkah baru yang menjanjikan. Skema ini membuka peluang korelasi yang lebih jelas antara belanja negara dengan hasil yang ingin dicapai. Namun, Yusuf mengingatkan bahwa perubahan pendekatan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan yang kuat.

“Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, perubahan ini berisiko tidak memberikan efek yang diharapkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar agenda strategis tidak berhenti di level perencanaan. “Koordinasi lintas sektor sangat krusial agar program-program ini menjadi pijakan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di 2026 tetapi juga tahun-tahun selanjutnya,” katanya.

Di sisi fiskal, pelebaran defisit menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dan perlu dikelola dengan kehati-hatian ekstra. Namun, Yusuf melihat masih ada ruang untuk memperkuat penerimaan negara, terutama melalui langkah diversifikasi dan ekstensifikasi pajak. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah terobosan baru, salah satunya dengan mengoptimalkan pemajakan kelompok high-net-worth individual, sebagai upaya mengejar target penerimaan sekaligus memperkuat fondasi fiskal di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks.

Pandangan tersebut sejalan dengan sikap pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengelolaan defisit tetap dilakukan secara prudent. “Rasio utang ke PDB enggak boleh dari 60 persen, rasio defisit ke PDB setiap tahun gak boleh di atas 3 persen. Kita masih memegang itu dengan baik sekali,” ujar Purbaya.

Perihal transfer ke daerah, Yusuf menilai penyesuaian alokasi merupakan bagian dari implementasi kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam masa transisi agar tidak menimbulkan resistensi di daerah.

Purbaya menjelaskan, meski transfer ke daerah mengalami penyesuaian, total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah justru meningkat menjadi Rp1.376,9 triliun melalui berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.

“Tugas perbantuan namanya. Jadi secara manfaat tidak kita kurangi. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan yang Rp1.376 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah,” tegas Purbaya.

Ke depan, kemandirian fiskal daerah dinilai menjadi agenda penting. Yusuf mendorong daerah untuk lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal agar tidak semata bergantung pada transfer pusat. “Diperlukan kreativitas dan koordinasi stakeholder daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang utuh, sehingga harapannya PAD juga bisa mengalami kenaikan secara gradual, secara bertahap,” katanya.(*)