KABARBURSA.COM – Gelagat Amerika Serikat yang akan mematok tarif impor 32 persen terhadap sejumlah produk dari Indonesia mulai Agustus mendatang dinilai bukan cuma manuver dagang, tapi juga siasat geopolitik. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menilai langkah Washington itu tak bisa dihadapi dengan pendekatan lunak. Diplomasi ekonomi Indonesia, kata dia, harus lebih gesit dan tak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan demi konsesi sepihak.
"Pengenaan tarif 32 persen menunjukkan bahwa AS menggunakan perdagangan sebagai alat tekanan geopolitik. Indonesia harus lebih cerdik dalam bernegosiasi—tidak hanya menawarkan konsesi ekonomi, tetapi juga memastikan adanya jaminan pembukaan pasar AS dan perlindungan terhadap kedaulatan regulasi," ujar Amin dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Juli 2025.
Amin menilai respons pemerintah belum cukup optimal. Tim negosiator yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disebutnya harus menggabungkan keluwesan taktis dengan sikap tegas dalam menjaga kepentingan nasional. Ia mengingatkan diplomasi ekonomi tak bisa semata menjadi etalase kesantunan jika tidak disertai hasil yang setara.
“Negosiasi sejauh ini terkesan menunjukkan kita memberikan banyak konsesi tanpa mendapatkan jaminan timbal balik yang setara. Saatnya kita mengubah pola ini,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Tarif baru dari Amerika, kata Amin, berisiko menggerus daya saing ekspor nasional dan mengancam lebih dari 800 ribu tenaga kerja, terutama di industri tekstil, alas kaki, elektronik, dan kelapa sawit. Padahal, neraca dagang Indonesia–AS selama ini justru surplus besar dengan capaian USD16 miliar sepanjang 2024. “Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut hajat hidup jutaan pekerja dan keluarganya,” ucapnya.
Amin juga memperingatkan agar pemerintah tidak menjadikan isu liberalisasi sumber daya alam sebagai bagian dari paket tawaran diplomasi. Langkah seperti itu justru kontraproduktif terhadap amanat konstitusi, terutama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia pun mengusulkan tiga pijakan utama untuk memperbaiki strategi diplomasi dagang Indonesia ke depan, antara lain prinsip kedaulatan nasional, kesetaraan timbal balik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dalam jangka pendek, diversifikasi ekspor ke pasar Uni Eropa dan Asia Tengah dinilai menjadi prioritas. Pemerintah juga didorong memberi insentif fiskal sementara bagi industri terdampak.
Sementara dalam jangka menengah, hilirisasi industri perlu dikebut agar Indonesia tak hanya menjadi eksportir bahan mentah. Sinergi antar kementerian juga wajib diperkuat. Untuk jangka panjang, Amin menyarankan agar kerangka hukum perdagangan internasional Indonesia direvisi secara menyeluruh. Ia menilai Indonesia membutuhkan sistem yang lebih kuat dan adaptif, termasuk mekanisme peringatan dini (early warning system) yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk kebijakan proteksionisme dari negara lain.
Menurut Amin, diplomasi dagang yang baik bukan cuma soal menjaga hubungan, melainkan juga mengamankan keberlanjutan ekonomi nasional dan nasib pekerja yang menggantungkan hidup dari ekspor. Diplomasi yang efektif, kata dia, harus berani berkata tidak jika memang tak adil bagi rakyat Indonesia.(*)