KABARBURSA.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pangan memangkas 145 regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk petani. Dengan pemangkasan ini, petani akan lebih mudah memperoleh pupuk subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk. “Pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini jadi penghambat. Kita ingin petani lebih cepat mendapatkan pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis,” kata pria yang karib disapa Zulhas ini dalam keterangannya, Selasa, 12 November 2024.
Zulhas menjelaskan industri pupuk diatur oleh regulasi yang kompleks, antara lain dengan 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta enam peraturan dan instruksi presiden. Penyaluran pupuk ke petani pun membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah yang kerap menyebabkan keterlambatan distribusi.
“Mulai sekarang tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah ataupun kementerian/Lembaga lain. Kementan langsung menetapkan alokasi setiap daerah ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang reliabel dan valid, dilanjutkan distribusi ke Gapoktan yang akan membagikan langsung ke petani binaan,” katanya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut keputusan ini sebagai kabar baik bagi para petani. Menurutnya, penyederhanaan aturan oleh pemerintah merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini adalah berkah bagi petani Indonesia. Dengan kebijakan ini, kita akan lebih fokus memenuhi kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu. Arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi dua kali lipat kini dapat dilaksanakan lebih efisien,” jelasnya.
Menurutnya, alur distribusi pupuk selama ini sering tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur. Misalnya, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, namun Surat Keputusan dari daerah baru selesai pada Juni. "Ini jelas memperlambat distribusi. Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” kata Amran.
Keluh Mentan Soal Pupuk
Amran sebelumnya sempat mengungkap ada yang keliru dalam sistem pertanian dalam negeri. Hal ini dia ungkap dalam Rapat Kerja perdana Kementerian Pertanian bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.
Amran menuturkan, kekeliruan sistem terletak dari koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di sektor pangan. "Pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi seluruh penentu produksi itu tidak di pertanian seperti Bapak Ibu (anggota Komisi IV) ketahui. Ini salah, tapi kita teruskan," kata Amran.
Amran pun memberi contoh yang terjadi pada produksi pupuk subsidi. Pada era Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo, produksi target hanya sebanyak 4,7 ton di tahun 2024. Kendati begitu, Amran mengaku telah menambah stok pupuk subsidi 100 persen menjadi 9,55 juta ton.
"Pupuk tidak tersedia, kemarin (kurang) 50 persen. Pupuk untung Rp6 triliun, pegawainya untung, enggak masalah. Tapi petaninya berteriak seluruh Indonesia. Sekalian kami jawab, (pupuk subsidi) sudah ditambah 100 persen, pupuk sekarang baru 60 persen terserap," ungkap Amran.
Tercatat sebanyak lima BUMN pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC, yakni PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Di sisi lain, Amran juga menyebut ada kekeliruan dari sistem penghitungan pupuk.
"Ada kekeliruan kita di situ. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah, dolar, bukan kuantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan sepele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian," jelasnya.
"Saya menyampaikan apa adanya di sini, kalau terkadang orang pura-pura tahu. Ini paling berbahaya, hanya satu kata tapi menghancurkan petani Indonesia," tambahnya.
[caption id="attachment_26256" align="alignnone" width="839"]
PUPUK SUBSIDI - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan 9,5 juta ton pupuk subsidi kategori urea dan Nitrogen, Fosfor dan Kalium (NPK) untuk menjaga ketersediaan pupuk di pasaran dalam negeri. (Foto: Dok Kementan)[/caption]
Kendati begitu, Amran mengaku subsidi pupuk dengan stok terbaru tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun 2024. Pasalnya, kata dia, distribusi pupuk subsidi baru dimulai pada bulan Juni oleh perusahaan pupuk yang tergabung dalam PIHC. "Ini kami kembali lagi, bahwa kita tidak satu komando. (Pupuk) Ada di BUMN, kami tidak bisa intervensi. Tapi kerjanya di pertanian," ungkapnya.
Salurkan Enam Juta Ton Pupuk
Pupuk Indonesia hingga saat ini telah menyalurkan enam juta ton pupuk bersubsidi secara nasional atau sekitar 127 persen dari alokasi awal. Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, menyebut jumlah tersebut mencakup semua jenis pupuk, seperti NPK, urea, dan organik.
Hal ia sampaikan pada acara Rembuk Tani di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Minggu, 10 November 2024, yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Dalam kesempatan itu, Gusrizal juga menyampaikan pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada 2024. "Alokasi bertambah dan kami telah salurkan 165 hingga 170 persen untuk tahun ini," ujarnya.
Pupuk Indonesia, menurutnya, berkomitmen memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk tepat waktu untuk mendukung produktivitas petani. Penambahan alokasi ini, kata dia, diharapkan dapat mendongkrak produktivitas pertanian, terutama di Lampung, yang menjadi prioritas penyaluran pupuk bersubsidi di luar Jawa.
"Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur menjadi prioritas," katanya.(*)