KABARBURSA.COM - Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-founder PasaRDana, Yohanes Hans Kwee, juga sempat menilai bahwa isu pergantian pejabat di bank sentral memang sensitif, namun dampaknya terhadap pasar akan sangat ditentukan oleh pembuktian kebijakan yang dijalankan Bank Indonesia ke depan.
“Pergantian pejabat di Bank Sentral, isu asing itu adalah independensi BI,” ujar Hans Kwee dalam paparan edukasi wartawan dikutip Minggu, 25 Januari 2026.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak serta-merta berdampak besar selama Bank Indonesia tetap menjaga disiplin kebijakan.
“Tetapi kalau kita lihat sendiri, sebenarnya ini nggak akan terlalu pengaruh ya. Jadi kita harus ada pembuktian, pertama adalah divisit harus terkendali, kemudian BI harus tetap independen,” kata Hans.
Hans menilai salah satu pembuktian independensi tersebut tercermin dari sikap Bank Indonesia dalam menahan suku bunga dan tidak tergesa-gesa melonggarkan kebijakan moneter.
“Jadi salah satunya dengan menahan bunga, dengan melakukan kebijakan lain ya, untuk supaya mendorong pertumbuhan tanpa cepat menurunkan tingkat seku bunga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan Bank Indonesia adalah memastikan transmisi kebijakan moneter ke sektor riil berjalan lebih cepat.
“Karena kalau kita lihat kan BI perlu mendorong supaya transmisi di sektor real lebih cepat, sehingga bunga kredit bergerak turun ke bawah,” kata Hans.
Lebih jauh, Hans mengaitkan isu independensi Bank Indonesia dengan dinamika global, khususnya yang terjadi di Amerika Serikat.
“Sekarang timbul masalah yaitu independensi The Fed. Ini terus-menerus menggoyang pasar global, termasuk pasar Indonesia. The Fed itu harus independen,” ujarnya.
Menurut Hans, dalam desain kebijakan ekonomi, peran fiskal dan moneter harus saling mengimbangi.
“Kalau pemerintah fiskal itu cenderung ngegas, moneter itu harus ngerem supaya ekonomi tidak overheating, tidak terjadi bubble, tidak terjadi ledakan bubble menyebabkan resesi. Tugas bank sentral,” kata Hans.
Ia mengingatkan risiko besar apabila bank sentral berada di bawah kendali pemerintah.
“Kalau bank sentral di bawah kendali pemerintah, yang terjadi adalah bank sentral jadi alat pemerintah untuk nyetak uang, pemerintah ngegas terus akibatnya resesi bisa terjadi,” ujarnya.
Hans juga menyinggung dinamika politik di Federal Reserve yang menunjukkan bagaimana tekanan terhadap bank sentral dapat memicu ketidakpastian pasar.
“Periode Paul ini di The Fed itu baru berakhir Januari 2028. Tapi sebagai ketua The Fed berakhirnya Mei 2026. Itu yang membedakan,” kata Hans.
Ia menilai tekanan politik terhadap bank sentral merupakan kecenderungan global.
“Pemerintah seluruh dunia itu berusaha mempengaruhi bank sentral agar menurunkan bunga lebih cepat, mendorong pertumbuhan supaya mereka bisa menerbitkan surat utang dengan kos yang lebih rendah,” ujarnya.
Lembaga Independen dan Kredibel
Di sisi lain, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai isu yang berkembang bukan sekadar soal figur atau nama tertentu, melainkan menyentuh fondasi paling krusial dalam kebijakan moneter, yakni kepercayaan. Menurutnya, pasar hanya akan percaya pada mata uang yang dijaga oleh lembaga yang independen dan kredibel.
“Independensi Bank Indonesia harus dipertahankan sebagai pagar kebakaran,” ujar Achmad dalam pernyataan tertulisnya dikutip Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa independensi bank sentral bukan hak istimewa teknokrat, melainkan prasyarat utama stabilitas ekonomi. Ketika muncul sinyal tekanan politik atau intervensi jangka pendek, pasar cenderung bereaksi lebih cepat dibandingkan respons kebijakan pemerintah. Dampaknya langsung terasa pada nilai tukar, premi risiko, hingga biaya pendanaan.
Achmad menyoroti bahwa secara fundamental kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan. Justru karena stabilitas ini telah terjaga, menurutnya, tidak ada alasan untuk mempertaruhkan kredibilitas kebijakan moneter demi dorongan pertumbuhan jangka pendek.
Ia mengibaratkan independensi bank sentral sebagai jangkar kapal di tengah laut bergelombang. Pemerintah berperan menentukan arah dan tujuan pembangunan, sementara bank sentral memastikan kapal ekonomi tidak terseret arus emosi pasar dan godaan populisme.
“Independensi bank sentral itu seperti jangkar kapal di laut bergelombang,” katanya.
Kepentingan Politik Dan Risikonya
Dalam pandangannya, ketika kemudi moneter terlalu ditahan oleh kepentingan politik, risiko yang muncul tidak hanya inflasi, tetapi juga pelemahan rupiah dan gangguan stabilitas keuangan. Tekanan politik kerap hadir dalam bentuk dorongan suku bunga rendah, pembelian surat utang untuk membiayai defisit, atau perluasan mandat nonmoneter yang membebani bank sentral.
Ia menegaskan bahwa pasar keuangan membaca sinyal kelembagaan, bukan hanya angka makro. Episode pelemahan rupiah akibat isu pencalonan pejabat yang dipersepsikan dekat dengan lingkar kekuasaan menjadi contoh bahwa persepsi terhadap independensi lembaga bisa langsung diterjemahkan menjadi tekanan di pasar valuta asing.
Achmad juga menyinggung keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20–21 Januari 2026 yang mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen. Menurutnya, keputusan ini menjadi sinyal kehati-hatian dan konsistensi kebijakan. Namun, jika independensi tergerus, keputusan yang sama bisa dibaca pasar sebagai kompromi politik, bukan lagi sebagai sinyal stabilitas.
“Kredibilitas kebijakan moneter itu mata uang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa secara kerangka hukum, posisi Bank Indonesia sudah dirancang independen dengan mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Namun, benteng kelembagaan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, melainkan juga pada kultur politik yang menghormati batas kewenangan.
Kekhawatiran pasar, lanjut Achmad, muncul ketika ada wacana revisi regulasi sektor keuangan yang berpotensi membuka ruang tekanan politik, termasuk terhadap posisi dewan gubernur Bank Indonesia. Jika kursi pimpinan bank sentral dipersepsikan mudah dipengaruhi kepentingan kekuasaan, premi risiko akan meningkat dan rupiah menjadi lebih rentan.
Mandat, Proses dan Intervensi Keputusan Harian
Meski demikian, ia menegaskan bahwa independensi bukan berarti kebal kritik. Bank sentral tetap harus akuntabel dan transparan dalam menjelaskan kerangka berpikir, proyeksi, serta dasar pengambilan kebijakan kepada publik dan parlemen. Pengawasan, menurutnya, seharusnya berfokus pada mandat dan proses, bukan intervensi keputusan harian.
Achmad mengingatkan bahwa kepercayaan adalah infrastruktur terpenting dalam ekonomi modern. Kepercayaan dibangun puluhan tahun, namun bisa runtuh hanya dalam hitungan hari.
“Menjaga independensi Bank Indonesia bukan agenda teknokrat semata. Itu agenda ketahanan ekonomi nasional,” katanya.(*)