Logo
>

Tiga Persoalan yang bisa Gagalkan Program 3 Juta Rumah

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Tiga Persoalan yang bisa Gagalkan Program 3 Juta Rumah

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.

    Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.

    “Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 11 Desember 2024.

    Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.

    Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

    “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.

    Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.

    “Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.

    Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.

    “Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.

    Dana Desa untuk Program 3 Juta Rumah

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Ia menekankan, bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat dialokasikan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat kecil.

    “Kita perlu segera mengundang asosiasi kepala desa. Mungkin kita bisa memberikan desain rumah untuk membantu mereka membangun rumah masyarakat. Di sinilah peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting,” kata Maruarar usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

    Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini menegaskan, perlunya anggaran tambahan untuk menyukseskan program tersebut.

    “Kalau hanya mendapatkan anggaran sejumlah Rp5 sekian triliun, pasti saya gagal, failed, menjalani program ini. Perlu anggaran tambahan,” ujarnya.

    Pada 10 Desember 2024, Maruarar dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Bappenas, dan BPKP untuk menyusun peta jalan anggaran Kementerian PKP.

    “Kami akan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil dan memperkirakan anggaran yang bisa diperoleh pada 2025, meski tantangan tetap ada,” imbuhnya.

    Maruarar pun menekankan pentingnya inovasi dalam sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Ia menyerukan kebijakan yang mempermudah pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kebijakan harus pro rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati langkah strategis melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu mengenai Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan Percepatan proses perizinan PBG dari maksimal 45 hari menjadi 10 hari.

    Selain itu, Maruarar menginisiasi pemanfaatan berbagai lahan, seperti lahan hibah dari swasta, tanah milik pemerintah/BUMN, hingga lahan sitaan koruptor, untuk mendukung pembangunan rumah murah.

    “Kami berkomitmen menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Intinya adalah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses,” ujar Maruarar.

    Serap 6 Juta Tenaga Kerja

    Di kesempatan berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Program 3 Juta Rumah yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksikan akan menyerap 6 juta tenaga kerja baru.

    “Untuk membangun satu unit rumah saja di perdesaan, diperlukan 4-5 pekerja. Kalau kita total, program ini akan melibatkan minimal 5-6 juta pekerja baru,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Hashim mengungkapkan harapannya agar anak-anak Indonesia, khususnya di perdesaan, memiliki peluang kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

    “Harapan kami, anak-anak Indonesia, terutama di perdesaan, tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Tanah Air,” ujarnya.

    Program ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, para orang tua diharapkan tetap dapat mendampingi anak-anak mereka tanpa harus bekerja jauh dari rumah.

    “Bisa urus anak, bisa urus cucu. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Anak-anak dan cucu kita tidak perlu lagi diurus oleh nenek atau kakek mereka,” jelas Hashim.

    Selain itu, Hashim menekankan pentingnya pemberian upah yang layak di atas standar UMR atau UMP, agar para pekerja dapat hidup sejahtera.

    Hashim menyebut, Indonesia saat ini menghadapi backlog perumahan sebesar 11 juta keluarga yang masih menanti akan mendapatkan hunian layak. Selain itu, 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, seperti gubuk atau lingkungan kumuh. Kondisi ini juga berkontribusi pada angka stunting yang masih mencapai 25 persen di kalangan anak-anak Indonesia.

    “Gizi yang baik itu penting, tetapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga harus diperhatikan. Rumah dengan lantai tanah dan akses air yang tidak bersih hanya memperburuk kondisi stunting,” ujar Hashim. (*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.