KABARBURSA.COM - Setelah setahun penuh drama dan persidangan soal nasibnya di AS, TikTok mungkin dapat angin segar dari sosok yang dulu justru pengen nge-banned aplikasi ini: Donald Trump. Presiden terpilih ini, yang dulunya mau melarang TikTok pas masih di Gedung Putih, sekarang justru janji enggak bakal ngelarang aplikasi video pendek yang lagi booming ini. Padahal, larangan itu bisa mulai berlaku pertengahan Januari kalau TikTok kalah di pengadilan yang lagi berlangsung di Washington.
Selama berbulan-bulan, TikTok dan induknya di China, ByteDance, ribut di pengadilan sama pemerintah AS soal aturan yang menuntut mereka jual saham atau angkat kaki dari AS. Aturan yang ditandatangani Presiden Joe Biden di bulan April 2024 ini ngasih waktu sembilan bulan ke ByteDance buat jual sahamnya. Kalau ada proses penjualan yang udah mulai, bisa dapat tambahan tiga bulan lagi. Kalau itu kejadian, deadline-nya bisa sampai 100 hari pertama Trump di kursi presiden.
ByteDance sendiri bilang nggak mungkin buat jual saham, dan kalau aturan ini tetap berjalan, TikTok terancam ditutup pada 19 Januari 2025, sehari sebelum Trump resmi dilantik lagi. Pengacara dari dua pihak ini udah minta pengadilan buat putuskan kasusnya sebelum 6 Desember. Siapapun yang kalah, kabarnya bakal banding ke Mahkamah Agung, yang berarti prosesnya bisa makin panjang.
Pas diminta komentar soal gimana Trump bakal menyelamatkan TikTok, tim transisi Trump masih bungkam. Tapi, juru bicara Karoline Leavitt bilang kalau Trump serius sama janjinya ini. “Rakyat Amerika milih Trump dengan suara bulat untuk jalankan janji kampanye. Dan dia akan melaksanakannya,” kata Leavitt dikutip dari AP, Rabu, 13 November 2024.
Waktu wawancara Maret 2024 lalu, Trump bilang masih lihat TikTok sebagai risiko keamanan nasional, tapi nggak setuju buat larang karena cuma bakal nguntungin Facebook, yang udah dia kecam soal hasil pemilu 2020. Trump juga bantah kalau dia berubah pikiran karena pengaruh Jeff Yass, investor ByteDance yang jadi donatur besar Partai Republik.
Meski begitu, ByteDance dan pihak terkait Yass tetap aktif lobi di Washington. ByteDance dilaporkan membayar USD150 ribu ke David Urban, mantan penasihat kampanye Trump, buat bantu lobi dukungan untuk TikTok. ByteDance juga udah keluarin lebih dari USD8 juta buat melobi secara internal, plus USD1,4 juta buat firma lobi lainnya.
Di waktu yang sama, mantan penasihat Trump, Kellyanne Conway, juga ternyata kerja sama dengan kelompok konservatif yang didanai Yass buat dukung TikTok di Kongres. TikTok, yang selama ini bilang kalau mereka bukan ancaman keamanan, nggak kasih komentar soal ini.
Kalau aturan tetap berlaku, maka Departemen Kehakiman Trump harus menegakkan aturan ini, termasuk ngasih sanksi ke toko aplikasi dan penyedia internet yang mendukung TikTok. Waduh 🫣
Leah Plunkett, pengajar di Harvard Law School, bilang jaksa agung wajib menyelidiki pelanggaran ini, tapi bisa milih untuk bawa perusahaan-perusahaan ini ke pengadilan atau nggak.
Trump juga bisa coba cara lain buat cegah TikTok hilang, kayak bikin perintah eksekutif buat batalkan larangan (meski menurut Plunkett itu nggak sah), atau minta Kongres cabut aturan. Tapi ini butuh dukungan dari Partai Republik di Kongres, yang meski sepakat sama Trump, juga dukung rencana buat lepasin TikTok dari kendali perusahaan China.
Rep. John Moolenaar dari Michigan, yang pimpin Komite Khusus China di DPR-nya Amerika, bilang kalau kekhawatiran Trump soal TikTok cocok sama aturan divestasi ini. “Pemerintahan Trump bakal punya kesempatan unik buat ngedukung pengambilalihan TikTok oleh perusahaan AS,” katanya.
ByteDance sih udah bilang nggak berniat jual TikTok, meskipun ada investor yang tertarik, termasuk mantan Menteri Keuangan Trump, Steven Mnuchin. Analis juga bilang ByteDance makin kecil kemungkinannya buat jual algoritma unik yang jadi kunci konten TikTok. Jadi, kalaupun TikTok dijual ke pembeli yang sah, aplikasi ini bakal jadi “cangkang” kosong yang harus dibangun ulang pakai teknologi baru.
Sarah Kreps, Direktur Cornell University’s Tech Policy Institute, bilang Trump mungkin bakal mulai lagi dari nol buat negosiasi kesepakatan baru sama TikTok. TikTok sendiri di 2022 udah ajuin draf kesepakatan ke pemerintah Biden buat memperkuat perlindungan pengguna dan memberi kontrol lebih ke operasi di AS. Tapi pemerintah AS dalam dokumen pengadilan bilang sulit buat menjalankan kesepakatan ini karena skala dan kerumitan teknis platform TikTok.
Menurut Kreps, Trump yang udah lama nggak dapet akses intelijen soal masalah ini, mungkin aja bisa berubah pikiran—dan bahkan batalin janji kampanyenya—setelah dapet info baru.
Plunkett, pengajar Harvard Law dan penulis “Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online,” bilang kalau dia jadi penasihat TikTok, dia bakal saranin mereka bikin rencana divestasi yang sesuai hukum dan paling menguntungkan buat mereka. “Terlalu banyak ketidakpastian soal apa yang mungkin dilakukan pemerintahan Trump,” katanya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.