KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, resmi mengumumkan susunan kelembagaan Danantara. Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan ketat demi memastikan hanya individu terbaik yang terpilih, baik dari segi kompetensi maupun rekam jejak.
Dia menyampaikan, untuk mendapatkan orang-orang terbaik yang dipilih sesuai dengan kompetensinya dan memiliki track record bersih, proses yang dilakukan tidaklah mudah. Salah satu yang juga menjadi pertimbangan utama adalah memiliki kesamaan visi, yaitu mengabdi kepada negara.
"Amanah yang diberikan kepada kami ini sangat luar biasa, sehingga kami harus memastikan proses ini berjalan dengan baik sesuai harapan presiden dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan orang-orang yang tidak hanya memiliki kapabilitas, tetapi juga integritas," ungkap Rosan di Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025.
Dalam struktur yang telah disusun, posisi dewan pengawas Danantara akan diisi oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Erick Thohir, Muliawan Hadad, serta para menteri koordinator (menko) dan menteri sekretaris negara (mensesneg). Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan duduk sebagai dewan pengarah.
"Kami bersyukur bahwa Pak Jokowi dan Pak SBY bersedia menjadi dewan pengarah. Dengan pengalaman mereka memimpin negara selama satu dekade masing-masing, kontribusi mereka diharapkan mampu membawa Danantara ke arah yang lebih baik," jelas Rosan.
Selain itu, jajaran dewan penasihat Danantara juga dihuni oleh tokoh-tokoh finansial dan ekonomi kelas dunia. Nama-nama seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F Chapman Taylor, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra masuk dalam daftar.
Selain itu, Rosan juga mengumumkan daftar nama pengurus lain. Berikut rincian lengkapnya.
Managing Director Legal Robertus Bilitea
Managing Director Risk and Sustainability Lieng-Seng Wee
Managing Director Finance Arief Budiman
Managing Director Treasury Ali Setiawan
Managing Director Global Relations and Governance Mohamad Al-Arief
Managing Director Stakeholders Management Rohan Nafas
Managing Director Internal Audit Ahmad Hidayat
Managing Director Human Resources Sanjay Bharwani
Managing Director Internal Audit Ahmad Hidayat
Managing Director Human Resources Sanjay Bharwani
Managing Director Chief Economist Reza Yamora Siregar
Managing Director Head of Office Ivy Santoso
Komite Manajemen Risiko John Prasetio
Komite Investasi dan Portofolio Yup Kim
Holding operasional Donny Oskaria
Managing Director Agus Dwi Handaya
Managing Director Riko Banardi
Holding investasi Pandu Sjahrir
Managing Director Finance Djamal Attamimi
Managing Director Legal Bono Daru Adji
Managing Director Investment Stefanus Ade Hadiwidjaja
Superholding Danantara Dorong Ekonomi?
Pakar ekonomi Salamuddin Daeng menyoroti kebijakan pemerintah dalam mendirikan Danantara, superholding yang akan mengelola keuangan negara melalui Holding Operasional dan Holding Investasi. Menurutnya, integrasi sistem pembiayaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membiayai pembangunan tiga juta rumah.
“Pembangunan perumahan ini bukan hanya proyek infrastruktur biasa, tetapi juga strategi mengatasi lemahnya daya beli masyarakat, terutama di lapisan bawah seperti buruh, petani, dan pekerja berpenghasilan rendah,” ujar Salamuddin, di Jakarta, Minggu, 2 Maret 2025.
Ia menjelaskan, sepanjang 2024-2025 Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut akibat penurunan konsumsi bahan pokok dan sektor perumahan. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat yang semakin merosot.
“Uang tidak beredar di masyarakat, konsumsi makanan dan perumahan, turun drastis. Ini sinyal bahaya, karena kalau terus berlanjut, ekonomi bisa semakin terpuruk,” tambahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa inflasi pada Januari 2025 merupakan yang terendah dalam 24 tahun terakhir. Artinya, ada kelesuan perekonomian nasional yang tidak bisa didiamkan.
Selain itu, kebijakan fiskal yang terjadi pada pemerintahan Prabowo Subianto dengan kebijakan pemotongan besar-besaran pada pos belanja kementerian dan lembaga untuk mengurangi kebocoran APBN. Meskipun langkah ini dinilai sebagai upaya efisiensi, dampaknya membuat uang semakin sulit beredar di masyarakat.
“Salah satu faktor daya beli turun adalah pemotongan anggaran yang drastis. Jika masyarakat tidak punya cukup uang untuk belanja, ekonomi akan semakin stagnan,” ungkapnya.
Salamuddin menekankan bahwa solusi yang sedang dipersiapkan pemerintah adalah mengalihkan dana hasil efisiensi APBN ke Danantara. Namun, implementasinya masih membutuhkan revisi UU APBN dan persetujuan DPR, yang tentu memakan waktu.
“Sambil menunggu Danantara rampung, pemerintah harus mencari cara agar perbankan dan sektor keuangan lebih aktif dalam pembiayaan ekonomi. Perumahan menjadi sektor yang paling siap untuk ekspansi dan bisa menjadi penggerak utama,” jelasnya.
Menurutnya, setelah Danantara sepenuhnya berjalan, sektor perumahan akan menjadi salah satu penyerapan dana terbesar, dengan Holding Operasional Danantara berperan dalam pembangunan tiga juta rumah secara langsung.
“Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengeksekusinya dengan cepat dan efektif,” pungkas Salamuddin. (*)