KABARBURSA.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan pemerintah mengembalikan dan menambah likuiditas ke jaringan Bank Milik Negara (Himbara) berhasil menyelamatkan sektor perbankan dari ancaman penurunan pertumbuhan kredit ke level single digit.
Guyuran dana segar tersebut memaksa sistem keuangan bergerak hingga target pertumbuhan kredit nasional diproyeksikan mampu melesat ke level double digit di kisaran 13 hingga 14 persen.
Sebelum adanya kepastian suntikan dana dari pemerintah, bank-bank pelat merah sempat menahan rencana penyaluran kredit akibat didera kecemasan atas pengetatan likuiditas selama dua minggu terakhir.
"Janji mereka malah bukan janji, katanya dia bilang kalau nggak dibantu, kredit akan tumbuh turun, tumbuh maunya ke 8, 7, 6 persen ke bawah. Jadi ancaman perlambatan ekonomi amat riil," ujar Menkeu Purbaya dalam sesi wawancara bersama media Kantor Kemenkeu, Jumat, 26 Juni 2026.
Namun, pasca-adanya kepastian penempatan dana, situasi berbalik drastis. "Rencana kredit yang mereka tahan gara-gara antisipasi kurangnya likuiditas, mereka akan jalankan lagi. Pasti kreditnya tumbuh double digit. Mungkin 13-14 persen di situasi sekarang yang bisa kita harapkan," lanjut Purbaya.
Purbaya membeberkan respons dari para direksi bank pelat merah yang mencakup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), sangat positif setelah mengetahui dana pemerintah batal ditarik.
"Menari-nari. Mereka datang ke tempat rapat tadi ketakutan, dikira mau marah segala macam. Begitu saya kasih tahu gitu, ya mereka happy, kepalanya jadi nggak pusing katanya. Rupanya mereka setiap hari sudah memonitor kondisi likuiditas bank dalam dua minggu terakhir," ungkap Purbaya.
Kemenkeu memastikan suntikan modal ini tidak akan diperluas ke bank swasta di luar Himbara secara langsung. Pemerintah memilih memanfaatkan mekanisme pasar uang antarbank dan alur pemindahan kredit antar-nasabah sebagai instrumen distribusi likuiditas secara natural.
"Uang kita cukup. Otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan, nanti ke bank-bank yang lain melalui pasar interbank. Ini yang namanya proses penciptaan uang. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan," tegas Purbaya.
Fiskal Aman dan Defisit di Bawah 3 Persen
Di sisi fiskal, Kemenkeu menjamin postur APBN tetap kokoh. Kebijakan penajaman anggaran pada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan mampu menekan angka defisit fiskal tahun ini, selama tidak ada lonjakan pembiayaan mendadak di sektor lain. Purbaya optimistis defisit anggaran tidak akan melewati batas aman regulasi.
"Kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melewati 3 persen, hampir pasti. Kita bisa kendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar, termasuk harga minyak dunia turun mau mendekati 70 dolar AS," urai Menkeu Purbaya.
Mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS, Kemenkeu menyerahkan sepenuhnya fluktuasi kurs tersebut kepada otoritas Bank Indonesia (BI).
Meski demikian, Purbaya menjamin pembengkakan anggaran subsidi energi akibat pelemahan rupiah masih berada dalam batas perhitungan risiko pemerintah.
"Itu bukan urusan saya, tanya BI. Tapi pengeluaran buat subsidi kan jadi naik walaupun harga minyak turun? Kan waktu itu sudah kita hitung dengan dolar yang bukan Rp16.500. Jadi nggak, masih aman. Kita udah hitung dengan hati-hati," terangnya.
Purbaya juga menepis keras keluhan sebagian pelaku usaha terkait isu tersumbatnya pencairan dana restitusi pajak di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan data draf kementerian, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun ini justru melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya mengindikasikan adanya upaya penggiringan opini dari oknum-oknum tertentu untuk mempercepat proses pencairan secara tidak sah.
"Jadi itu sebetulnya nggak betul, karena restitusi yang keluar di kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak. Cuma mungkin ada sebagian yang main dengan pejabat pajak, mau ribut dan isu supaya restitusi cepat, seolah-olah pajak nggak ada lagi," sentil Purbaya.
Ia membandingkan, pada empat bulan pertama tahun ini dana restitusi yang digelontorkan pemerintah sudah menembus angka Rp160 triliun.
"Tahun lalu itu sembilan bulan baru Rp160 triliun. Kalau dikalikan sama, empat bulan lagi kan bisa Rp500 triliun kira-kira," pungkas Purbaya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.