KABARBURSA.COM — Kenaikan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada penghujung 2025 lebih banyak ditopang oleh pemerintah. Di saat kewajiban negara terus bertambah, sektor swasta justru mencatatkan penurunan. Jarak keduanya makin lebar dan menghadirkan ironi tersendiri di tengah narasi penguatan fiskal.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai USD431,7 miliar atau sekitar Rp7.274,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar USD427,6 miliar atau sekitar Rp7.207,1 triliun.
“ULN Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 431,7 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan III 2025 sebesar 427,6 miliar dolar AS,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis di laman bi.go.id, Rabu, 18 Februari 2026.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari sektor publik. Utang luar negeri pemerintah pada akhir 2025 tercatat USD214,3 miliar atau setara Rp3.611,9 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar USD210,1 miliar atau sekitar Rp3.540,2 triliun.
Ramdan mengatakan peningkatan itu dipengaruhi aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara internasional. Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dinilai masih terjaga meski ketidakpastian global meningkat.
Utang pemerintah disebut tetap dikelola secara hati-hati dan diarahkan untuk pembiayaan program prioritas. Pemanfaatannya antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
“ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional,” jelas Ramdan.
Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah terutama diarahkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyerap 22,1 persen dari total ULN pemerintah. Porsi berikutnya mengalir ke administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,8 persen, disusul jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,7 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen. Secara struktur, hampir seluruh utang pemerintah berjangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total kewajiban luar negeri negara.
Swasta Menyusut di Tengah Lonjakan Negara
Di sisi lain, utang luar negeri swasta justru turun. Pada triwulan IV 2025 posisinya menjadi USD192,8 miliar atau sekitar Rp3.249,7 triliun, lebih rendah dari triwulan III 2025 yang sebesar USD194,5 miliar atau setara Rp3.278,3 triliun.
Penurunan terutama terjadi pada perusahaan nonlembaga keuangan. Secara sektoral, utang swasta masih terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total utang swasta.
"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta,” kata Ramdan.
Kondisi ini memperlihatkan kontras yang cukup tajam. Ketika korporasi mulai menahan ekspansi pembiayaan dari luar negeri, pemerintah justru menambah kewajiban untuk menopang kebutuhan fiskal.
Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Rasio terhadap produk domestik bruto berada di level 29,9 persen pada triwulan IV 2025. Selain itu, utang berjangka panjang mendominasi dengan porsi 85,7 persen dari total keseluruhan.
Ramdan menegaskan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk memantau perkembangan utang luar negeri. Peran pembiayaan eksternal juga tetap dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas.
Meski begitu, perbedaan arah antara pemerintah dan swasta menghadirkan catatan tersendiri. Di satu sisi negara aktif menarik pembiayaan dari luar untuk menjaga program prioritas dan kesinambungan fiskal. Di sisi lain, sektor usaha justru cenderung menahan eksposur utang luar negeri.
Kontras tersebut memperlihatkan beban pembiayaan pembangunan yang masih lebih banyak dipikul oleh pemerintah, sementara sektor swasta bergerak lebih konservatif di tengah dinamika global. (Nur Nadiyah)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.