Wamen PPN: Masa Depan Ekonomi RI Bertumpu pada Produktivitas, Bukan Sekadar Investasi

KABARBURSA.COM – Di tengah ambisi besar Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, pemerintah mengingatkan bahwa kunci utamanya bukan lagi sekadar memperbanyak investasi atau membangun proyek fisik. Masa depan ekonomi, menurut pemerintah, justru sangat ditentukan oleh produktivitas.

Pesan itu mengemuka pada sesi Charting Indonesia’s Productive State: Building a Whole-of-Society National Productivity Movement dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026, ketika Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, berbicara tentang arah ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Febrian, Indonesia kini berada di titik kritis. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi memang relatif stabil. Namun pola lama yang mengandalkan modal, tenaga kerja, dan ekspansi proyek dianggap mulai mencapai batasnya.

“Masa depan Indonesia tidak akan diputuskan dengan berapa banyak pesawat yang kita naik atau berapa banyak uang yang kita berikan. Ini akan diputuskan dengan bagaimana produktifnya sistem kita, bagaimana cepatnya kita bergerak, dan berapa banyak nilai yang kita ciptakan dari usaha yang telah kita lakukan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kalimat itu seakan menjadi alarm. Indonesia, kata dia, tidak bisa lagi puas hanya dengan stabilitas. Tantangan global makin ketat, demografi berubah, dan biaya inefisiensi makin membengkak.

Di sinilah persoalan utama muncul. Selama bertahun-tahun, model pertumbuhan Indonesia lebih bertumpu pada input, seperti investasi fisik dan penyerapan tenaga kerja. Model ini, menurut Febrian, memang berhasil mengantar Indonesia sejauh ini. Tetapi untuk melangkah lebih jauh, dibutuhkan mesin baru bernama produktivitas.

“Produktivitas bukan tentang memaksa orang untuk bekerja lebih keras. Ini tentang menghilangkan friksi yang menghentikan orang dan organisasi dari bekerja dengan terbaik,” katanya.

Produktivitas Sebagai Mesin Baru

Bappenas menilai, Indonesia kini memasuki fase yang sering disebut jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Banyak negara berhasil tumbuh cepat di awal, tetapi terjebak stagnan ketika tidak mampu meningkatkan produktivitas.

Untuk keluar dari perangkap itu, pemerintah mendorong strategi pembangunan yang menempatkan total factor productivity sebagai pusat kebijakan ekonomi. Artinya, pertumbuhan tidak lagi sekadar mengandalkan uang dan tenaga kerja, melainkan efisiensi, inovasi, dan teknologi.

Salah satu masalah klasik yang disorot Febrian adalah jarak antara dunia penelitian dan dunia usaha. Indonesia, kata dia, sebenarnya menghasilkan banyak riset dan pengetahuan. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar diadopsi industri. “Gap ini bukan hanya masalah akademis. Ini adalah masalah produktivitas,” tegasnya.

Akibatnya, banyak potensi inovasi tidak pernah berubah menjadi produk, layanan, atau proses bisnis yang meningkatkan daya saing. Di sinilah menurutnya diperlukan gerakan besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Gerakan Produktivitas Nasional

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan rencana membangun apa yang disebut sebagai gerakan produktivitas nasional. Konsepnya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kolaborasi lintas sektor.

“Sektor swasta diharapkan memimpin adopsi teknologi dan investasi. Dunia akademik berperan menyediakan riset dan inovasi. Sementara pemerintah dan masyarakat memastikan semua itu benar-benar berubah menjadi produktivitas nyata,” jelas Febrian.

Artinya, dunia usaha didorong menjadi motor utama. Pemerintah hanya bertugas menyiapkan ekosistem yang memudahkan, mulai dari regulasi yang sederhana, birokrasi yang cepat, hingga infrastruktur logistik yang efisien.

Dalam forum tersebut, Febrian menegaskan persoalan produktivitas bukan sekadar teori. Ini menyangkut hal-hal sangat konkret seperti waktu perizinan, biaya logistik, dan tumpang tindih regulasi.

Sesi bertajuk Charting Indonesia’s Productive State itu memang tidak membicarakan target angka pertumbuhan secara eksplisit. Namun arah pembicaraannya jelas. Tanpa lompatan produktivitas, target pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang sering digaungkan Presiden Prabowo Subianto di masa depan sulit tercapai.

Bagi dunia usaha, pesan itu sangat relevan. Produktivitas bukan lagi jargon akademik, melainkan penentu daya saing nyata. “Bagi pemimpin bisnis, agenda ini bukan mengenai komplainan. Ini mengenai kompetitivitas. Cost yang lebih rendah, penggunaan talenta yang lebih baik, keputusan yang lebih cepat, resiliensi yang lebih kuat,” kata Febrian.

Ia menambahkan, perusahaan yang mampu menguasai produktivitas akan tumbuh lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih siap bersaing di pasar global.

Indonesia memang tidak kekurangan ambisi. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan lompatan besar ekonomi dan kesejahteraan. Tetapi menurut Bappenas, ambisi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah jembatan antara visi dan eksekusi, lalu antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan.(*)