KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono enggan memberikan tanggapan terkait isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis, yang awalnya sebesar Rp15.000 menjadi Rp9.000, bahkan Rp7.500 per anak.
Dia menyebut, pembahasan program makan siang gratis akan dipaparkan lebih detil saat rapat APBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI tepatnya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Untuk pertanyaan khusus terkait program (makan siang gratis), saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU APBN 2025 dalam waktu 3 minggu ke depan," jelasnya dikutip Jumat, 19 Juli 2024.
Bahkan Thomas Djiwandono hanya memilih diam terakit wacana penurunan anggaran untuk program unggulan Prabowo Subianto tersebut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa kehadiran Thomas Djiwandono di Kemenkeu akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan tim transisi pemerintahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dengan begitu bisa menampung berbagai program prioritas pemerintah selanjutnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025," kata
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya angkat bicara terkait isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran yang semula sebesar Rp15.000 per anak dikabarkan turun menjadi Rp7.500.
Airlangga menekankan bahwa wacana penurunan alokasi anggaran untuk program unggulan Prabowo tersebut bertujuan mengefisienkan penggunaan pagu anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk makan siang gratis.
"Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan (2025), itu sebesar Rp 71 triliun. Tapi teknisnya akan dibahas ke depan," kata Airlangga, Jumat, 19 Juli 2024.
Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa program makan bergizi gratis akan berbeda di setiap daerah. Ia menjelaskan bahwa program ini sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025, dan detail teknisnya akan dibahas lebih lanjut nantinya.
"Tentu setiap daerah akan berbeda (teknis pelaksanaannya)," jelasnya lagi.
Sebagai catatan, Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimasukkan dalam RAPBN 2025. Sebelumnya program ini dikenal sebagai makan siang gratis yang merupakan salah satu program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sri Mulyani telah berkomunikasi dengan Prabowo soal alokasi ini. Dari pembahasan itu, alokasi anggaran tersebut kata dia telah disepakati.
“Bapak Prabowo sampaikan beliau setujui pelaksnaaan program Makan Bergzi Gratis dilaksanakan bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau (di) 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 T didalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 24 Juni 2024.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa tim Prabowo akan merinci detail program tersebut. Namun, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis telah dimasukkan dalam RAPBN 2025, yang rencananya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah telah bertemu dengan tim Prabowo untuk menjelaskan kondisi perekonomian serta RAPBN 2025.
“Termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan,” kata Airlangga
Salah satu yang disebutnya adalah anggaran untuk program makan siang bergizi gratis atau makan siang gratis yang jadi andalan Prabowo Subianto. Alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.
“Salah satunya tentu program (makan) bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran APBN 2025 sekitar Rp 71 triliun dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya,” ungkapnya.
Sementara, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, angka tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang. Namun demikian, dia menekankan, alokasi tersebut tetap akan melewati siklus APBN di DPR.
“Tadi angka Rp71 triliun yang sudah disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang, dan pemerintah yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digarisbawahi,” katanya
Dia mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut pihaknya akan berkomitmen untuk menjalankan program makanan bergizi gratis itu secara bertahap.
“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap,” katanya.
Selain itu, dia juga menekankan prinsip belanja berkualitas. Kemudian, pihaknya juga berupaya mengejar target program itu 100 persen secepat mungkin.
“Kuncinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” jelasnya. (yub/*)