KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mempunyai keyakinan tinggi bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari produksi beras dalam negeri, seiring dengan dimulainya masa panen besar.
"Aktifitas panen yang sudah mulai berlangsung memperlihatkan bahwa kita memiliki kesempatan besar untuk menyerap hasil produksi dalam negeri. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk kembali mengalokasikan beras lokal untuk program bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat 5 April 2024.
Arief menjelaskan bahwa saat ini masa panen besar sudah dimulai, dengan hasil panen padi mencapai sekitar 3,8 juta ton per Maret, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 4,9 juta ton pada bulan April. Potensi tersebut dapat menjadi sumber stok beras domestik yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
Namun demikian, Arief menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani agar tidak mengalami penurunan yang drastis selama masa panen.
Salah satu tindakan yang diambil oleh Bapanas adalah memberlakukan kebijakan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.000 per kilogram (kg), naik dari sebelumnya Rp5.000 per kg.
Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa program bantuan pangan beras merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, terutama inflasi beras.
"Pemerintah secara konsisten menekankan pentingnya penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prioritas Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke daerah-daerah," tambah Arief.
Hingga tanggal 3 April 2024, Bapanas mencatat bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg telah mencapai 641 ribu ton secara nasional untuk periode Januari-Maret 2024.