KABARBURSA.COM - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Semester II 2023 terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan beberapa temuan mulai dari perencanaan pendanaan IKN khususnya yang bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta dari swasta dinilai belum memadai karena masih belum terlaksana.
Guna mitigasi risiko munculnya permasalahan, BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk membahas serta menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN Tahap II.
Selain itu, Beberapa catatan BPK terhadap pembangunan infrastruktur juga belum selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 serta Rencana Induk IKN.
Hal tersebut dinilai karena terkendalanya mekanisme pelepasan Kawasan hutan yang membuat sebesar 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dimiliki oleh pihak lain.
Selanjutnya, BPK juga menyoroti pelaksanaan rantai pasok serta peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN Tahap I belum optimal seperti kurangnya material dan peralatan konstruksi, biaya sewa dan Pelabuhan pengangkut material pembangunan yang fluktuatif hingga kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
BPK pun memberi sejumlah rekomendasi lainnya berupa sinkronisasi rencana pembangunan IKN, sinkronisasi peraturan untuk percepatan proses pembebasan lahan hingga rekomendasi terkait pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi.