KABARBURSA.COM - Pemerintah telah menetapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun.
Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rancangan Undang-Undang Tentang APBN tahun anggaran 2026 menyampaikan, berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan penyediaan listrik desa.
"Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi," ujar Prabowo dikutip dari situs Sekretariat Kabinet Indonesia pada Senin, 15 Desember 2025.
Prabowo menegaskan, ketahanan energi bertujuan untuk kedaulatan bangsa. Presiden menyebut, pemerintah akan meningkatkan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan mempercepat transisi energi bersih.
"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran, bukan lagi dinikmati yang mampu. EBTadalah masa depan, kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, dan bio energi.Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia," ungkapnya.
Demi meningkatkan ketahanan energi, pemerintah terus menjaga lifting migas sepanjang tahun 2024.
Mengutip data dari Kementerian ESDM, akumulasi lifting migas pada tahun 2024 sebesar 1.606,4 mboepd, dengan lifting minyak bumi 579,7 mbopd dan gas bumi sebesar 5.481 mmscfd (setara 978,8 mboepd).
Hal ini sebanding dengan perluasan akses energi bagi masyarakat di dalam negeri. program BBM Satu Harga yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengkases energi, Kementerian ESDM mencatat pada tahun 2024 penyalur BBM Satu harga telah menjangkau 583 lokasi di Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan dari total 583 titik yang tersebar di wilayah Indonesia untuk BBM Satu Harga, Maluku dan Papua itu 208 titik.
Kemudian Sulawesi 60 titik, Kalimantan 119 titik, Sumatera 89 titik, Jawa & Madura 3 titik, Bali 2 titik, dan Nusa Tenggara 102 titik.
"Artinya, 99 persen dari total 583 titik yang tersebar di Indonesia, itu di luar Pulau Jawa supaya membangun Indonesia ini Indonesia sentris," ujar dia dalam keterangannya, 3 Februari 2025.
Dampak Terhadap Emiten BUMN dan Swasta
Pengamat pasar modal, Wahyu Tri Laksono mengatakan alokasi APBN Rp402 triliun ke sektor ketahanan energi pada 2026 memiliki sifat campuran, tetapi penekanannya cenderung kuat pada stabilisasi harga energi
"Dan stimulus pertumbuhan di sektor tertentu, terutama transisi energi dan produksi hulu migas," ujar dia kepada Kabarbursa.com, dikutip, Kamis, 19 Februari 2026.
Menurut Wahyu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
sebagai BUMN Subholding Gas Pertamina, memiliki potensi untuk sangat diuntungkan oleh alokasi APBN 2026, terutama karena perannya yang strategis dalam infrastruktur dan transisi energi.
"PGAS adalah penyalur utama gas nasional. Peningkatan produksi (lifting) gas otomatis meningkatkan volume gas yang dapat ditransmisikan dan didistribusikan oleh PGAS," kata dia.
Wahyu menjelaskan, gas bumi, yang menjadi fokus PGAS, sering dianggap sebagai energi transisi yang lebih bersih daripada batu bara/BBM.
Proyek-proyek gas alam cair (LNG) dan jaringan gas kota (jargas) oleh PGAS, kata dia, mendukung target pemerintah pemerataan energi bersih.
Alokasi untuk infrastruktur energi dapat mencakup perluasan jaringan pipa gas (seperti pipa Cirebon-Semarang Phase II), yang merupakan bisnis inti PGAS.
"Sebagai perpanjangan tangan negara di sektor gas, PGAS lebih mungkin diprioritaskan dalam proyek-proyek strategis pemerintah dan memiliki akses yang lebih mudah ke pendanaan atau penugasan dari negara terkait ketahanan energi," ungkapnya.
"PGAS berada di posisi kunci untuk mendukung agenda peningkatan produksi gas dan transisi energi," tambahnya.
Mengutip laporan keuangan perusahaan, pada kuartal III 2025, PGAS mencatat pendapatan sebesar USD2,9 miliar, meningkat sekitar 3,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba operasi dan EBITDA masing-masing diperoleh sebesar USD383,1 juta dan USD728,7 juta, serta laba bersih tercatat USD 237,9 juta.
Realisasi belanja modal (Capex) mencapai USD173,9 juta, dialokasikan secara terukur untuk proyek strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Volume penjualan niaga gas bumi tercatat 833,0 BBTUD, sementara volume transmisi gas bumi mencapai 1.622,3 MMSCFD dan transportasi minyak sebesar 173.801,2 BOEPD.
Dari anak perusahaan dan afiliasi, PGN mencatat lifting minyak dan gas sebesar 16.892,4 BOEPD, regasifikasi LNG 254,4 BBTUD, dan pemrosesan LPG sebesar 119,2 metrik ton per hari.
Selain itu dari segmen LNG Trading Internasional, hingga September 2025, PGN berhasil mengirim lima kargo LNG atau setara 56,3 BBTUD ke pasar regional.
Selain PGAS, perusahaan swasta yang bakal menerima manfaat kucuran APBN energi ialah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Menurut Wahyu, MEDC merupakan perusahaan terkemuka di sektor migas dan kelistrikan.
Wahyu menjelaskan dampak potensial anggaran energi 2026 ke MEDC yakni kebijakan peningkatan lifting migas dan pemberian insentif fiskal (pembebasan PPh/PBB eksplorasi, insentif kontrak migas).
"Secara langsung menguntungkan aktivitas eksplorasi dan produksi hulu MEDC," ujar dia.
Dampak lainnya ialah mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Wahyu, MEDC secara aktif berinvestasi di EBT, terutama panas bumi (geothermal) dan tenaga surya (PLTS).
Alokasi APBN untuk EBT termasuk skema green financing dan insentif fiskal (tax holiday/allowance), kata dia, akan mempercepat dan mempermudah proyek-proyek EBT MEDC.
Di sisi lain Wahyu menyebut meskipun subsidi lebih ke hilir, upaya APBN untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan energi secara makro menciptakan lingkungan bisnis yang lebih prediktif dan kondusif bagi produsen energi seperti MEDC.
Wahyu menyimpulkan walaupun bukan BUMN, emiten swasta seperti MEDC, yang beroperasi di sektor hulu migas dan EBT, akan memperoleh keuntungan besar dari insentif investasi dan dukungan proyek yang ditawarkan pemerintah.
"Keuntungan mereka berbanding lurus dengan sejauh mana aktivitas bisnis mereka selaras dengan agenda prioritas ketahanan energi (migas) dan transisi energi (EBT) APBN." pungkasnya.
Adapun kinerja keuangan MEDC pada kuartal III atau periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2025, menunjukkan pelemahan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Merujuk laporan keuangan yang dipublikasikan, MEDC membukukan laba bersih USD85,64 juta, turun signifikan dari USD273,27 juta pada kuartal III 2024.
Dari sisi top line, pendapatan usaha MEDC tercatat USD1,76 miliar, turun tipis dari USD1,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Sejalan dengan itu, laba kotor terkoreksi menjadi USD658,25 juta dari USD679,62 juta pada sembilan bulan pertama 2024.
Tekanan kinerja terutama berasal dari kenaikan beban bunga dan keuangan yang mencapai USD242,55 juta, meningkat dibandingkan USD217,48 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi neraca, total ekuitas MEDC per 30 September 2025 tercatat USD 2,38 miliar, naik dari USD 2,35 miliar pada akhir 2024. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitas mencapai USD 8,42 miliar.(*)