KABARBURSA.COM - Pemerintah di berbagai negara Asia kini bersiap menghadapi kemungkinan paling ekstrem dari krisis energi global. Ancaman gangguan pasokan yang berkepanjangan semakin nyata. Di saat bersamaan, Amerika Serikat dan Iran masih terjebak dalam tarik-ulur negosiasi yang belum menemukan titik temu, memperpanjang ketidakpastian yang mengguncang pasar dunia.
Korea Selatan bergerak cepat. Negeri itu mengaktifkan status darurat dengan membentuk gugus tugas ekonomi khusus. Filipina melangkah lebih jauh dengan menetapkan kondisi darurat nasional, menyusul ancaman langsung terhadap ketersediaan energi yang kian menipis. Jepang pun tak tinggal diam. Pemerintahnya menelisik ulang seluruh rantai pasok minyak bumi, mengantisipasi potensi disrupsi yang dapat merambat ke sektor ekonomi yang lebih luas. Seperti dilansir bloomberg di Jakarta, Jumat 27 Maret 2026.
Di India, kekhawatiran disuarakan secara terbuka. Perdana Menteri Narendra Modi memperingatkan bahwa konflik ini bisa menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan menyerukan kesiapsiagaan setara dengan masa krisis pandemi Covid-19—sebuah perbandingan yang mencerminkan tingkat urgensi situasi.
Guncangan energi dari Timur Tengah disebut berpotensi memicu lonjakan inflasi global. Chris Kent, pejabat bank sentral Australia, menegaskan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin dalam dampak ekonominya. Risiko penyesuaian harga aset pun kian membesar, menambah tekanan pada sistem keuangan global.
Filipina kembali menjadi sorotan. Bank sentralnya, Bangko Sentral ng Pilipinas, secara tak terduga menahan suku bunga dalam rapat darurat. Proyeksi inflasi melonjak tajam menjadi 5,1 persen, naik signifikan dari 3,6 persen hanya dalam hitungan minggu. Ini mencerminkan betapa cepatnya eskalasi krisis merambat ke indikator makroekonomi.
Dalam waktu singkat sejak konflik pecah, sejumlah negara telah masuk ke mode darurat. Selat Hormuz menjadi episentrum kekhawatiran. Jalur sempit ini menopang hampir seperempat distribusi minyak dunia melalui laut, sebagian besar menuju Asia. Ketika Iran memperketat akses keluar-masuk, kecemasan regional pun meningkat drastis.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyebut situasi ini sebagai “krisis Asia”. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ketergantungan kawasan terhadap energi dari Timur Tengah menjadikan setiap gangguan sebagai ancaman sistemik.
Pasar bereaksi cepat—dan keras. Saham dan obligasi melemah. Harga minyak justru melesat di tengah sinyal yang saling bertentangan terkait peluang gencatan senjata. Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi mulai merasakan tekanan nyata seiring menipisnya cadangan.
Dampaknya merembet ke kehidupan sehari-hari. Jam kerja dipangkas. Lampu jalan dipadamkan. SPBU tutup lebih awal. Bahkan konsumsi bahan bakar dibatasi. Di Pakistan, masyarakat diminta menonton pertandingan kriket dari rumah demi menghemat energi. Bangladesh menghadapi antrean panjang bahan bakar dan terhentinya produksi pupuk.
Kerentanan Asia terhadap krisis ini semakin terlihat. Peter Mumford menilai konflik berkepanjangan dapat melumpuhkan berbagai sektor. Penerbangan dibatalkan. Kapal nelayan berhenti beroperasi. Pariwisata pun terpukul telak.
Upaya mengamankan pasokan memicu gelombang kebijakan proteksionis. China membatasi ekspor pupuk. Indonesia mempertimbangkan pajak ekspor batu bara dan nikel. Vietnam memprioritaskan produksi kilang dalam negeri. Setiap negara berlomba melindungi kepentingannya sendiri.
Dalam kondisi terdesak, beberapa negara mulai melunak terhadap opsi yang sebelumnya dihindari. India, misalnya, meningkatkan impor minyak dari Rusia meski harus membayar premi signifikan di atas harga Brent.
Indonesia juga menghadapi tekanan fiskal. Dengan asumsi harga minyak di level USD70 per barel, pemerintah berupaya menghemat hingga USD7 miliar untuk menutup lonjakan subsidi energi. Thailand memilih langkah berbeda dengan mencabut batas harga solar setelah menggelontorkan subsidi besar setiap harinya.
Krisis ini tak hanya soal energi. Ia menggeser peta geopolitik. Filipina, misalnya, membuka peluang kerja sama eksplorasi migas dengan China di Laut China Selatan—sebuah langkah yang sebelumnya sarat sensitivitas.
Laporan Barclays plc mengingatkan, kebijakan era pandemi seperti stimulus fiskal besar dan ekspansi likuiditas bisa kembali digunakan jika situasi memburuk. Namun risiko tetap besar. Jika kekurangan energi benar-benar terjadi, dampaknya bisa meluas hingga pembatasan aktivitas ekonomi, menyerupai skenario lockdown yang pernah dialami dunia.(*)