KABARBURSA.COM - Sabtu 27 April 2024, Filipina menampik klaim China yang menyatakan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan terkait sengketa maritim di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina bahkan menilai klaim tersebut sebagai propaganda yang tidak berdasar.
Seorang juru bicara di kedutaan besar China di Manila, mengutip Reuters, menyatakan pada tanggal 18 April bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan pada awal tahun ini mengenai "model baru" dalam mengelola ketegangan di Second Thomas Shoal, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang isi kesepakatan tersebut.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, menegaskan pada hari Sabtu bahwa departemennya tidak mengetahui adanya perjanjian internal dengan Tiongkok sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. memegang jabatan pada tahun 2022.
Teodoro menambahkan dalam pernyataan resminya bahwa pejabat departemen pertahanan tidak pernah melakukan pembicaraan dengan pejabat Tiongkok sejak saat itu.
Hingga di luar jam kerja, kedutaan besar China di Manila belum memberikan tanggapan atas pernyataan Teodoro.
Perlu diingat bahwa Beijing dan Manila telah beberapa kali bertabrakan dalam beberapa bulan terakhir di Second Thomas Shoal, yang menurut Filipina berada dalam zona ekonomi eksklusifnya, tetapi juga diklaim oleh Tiongkok.
Filipina menuduh China menghalangi pergerakan dan menembaki kapal-kapalnya dengan meriam air untuk mengganggu misi pasokan kepada tentara Filipina yang berada di kapal angkatan laut yang telah dijanjikan oleh Manila sejak tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
Tiongkok sendiri mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal senilai lebih dari US$ 3 triliun setiap tahunnya. Klaim tersebut bertentangan dengan klaim yang diajukan oleh Filipina dan empat negara lainnya.
Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, namun keputusan tersebut ditolak oleh Beijing.
Teodoro menyebut klaim China tentang adanya perjanjian bilateral sebagai "bagian dari propaganda China" dan menegaskan bahwa Filipina tidak akan pernah menandatangani kesepakatan apa pun yang dapat mengorbankan klaimnya atas jalur air tersebut.
"Ide yang disebarkan oleh pejabat China yang tidak disebutkan namanya merupakan upaya lain untuk menyebarkan kebohongan," ujarnya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.