KABARBURSA.COM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa, atau yang dikenal sebagai giant sea wall, memiliki potensi untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pembangunan proyek tersebut di utara Jawa. Menurut Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Ekon, Wahyu Utomo, saat ini yang sedang dibangun adalah tanggul pantai, namun Jakarta membutuhkan keduanya, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, untuk mencegah penurunan permukaan tanah.
Wahyu menjelaskan bahwa tahap pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi penggunaan air tanah sebagai upaya untuk menahan laju penurunan permukaan tanah di Jakarta. Namun, kondisi penurunan tanah yang sudah ekstrem menuntut penanganan ekstra.
Hal serupa terjadi di beberapa desa sepanjang Pantai Utara Jawa atau Pantura, seperti banjir rob yang merendam ribuan rumah dan lahan pertanian di Demak, Jawa Tengah.
Wahyu menekankan pentingnya proyek giant sea wall karena banyaknya aset negara dan swasta di Pantura, seperti jalan, jalur rel kereta api, dan perkotaan. Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura akan dimulai dari wilayah pesisir DKI Jakarta dengan nilai proyek mencapai Rp164,1 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa proyek ini mendesak untuk terealisasi karena penurunan tanah di Pantura mencapai sekitar 1 cm sampai 25 cm per tahun, sementara terjadi ancaman kenaikan permukaan air laut hingga 1 cm sampai 15 cm per tahun.
Hal ini dapat memicu banjir rob yang berdampak langsung terhadap sektor ekonomi nasional yang masih terpusat di Pulau Jawa. Kawasan Pantura sendiri menyumbang sekitar 20,7 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menampung berbagai kawasan industri dan ekonomi.
Estimasi kerugian ekonomi akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun, dan diperkirakan dapat meningkat hingga mencapai Rp10 triliun dalam sepuluh tahun ke depan. Ini akan berdampak langsung pada kehilangan opportunity cost yang signifikan bagi ekonomi nasional.