KABARBURSA.COM - Kemenkeu mencatat lonjakan utang pemerintah, mencapai Rp7.950,52 triliun pada Oktober 2023.
Peningkatan ini terbilang ringan, hanya Rp58,91 triliun lebih tinggi dibandingkan utang pada bulan September yang mencapai Rp7.891,61 triliun.
Meski begitu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap berada di bawah batas aman 60 persen. Malahan, per Oktober 2023, rasio utang turun menjadi 37,68 persen, dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 37,95 persen.
Prestasi ini tidak hanya memenuhi standar, namun juga melampaui target yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah 2023-2026, seperti yang terungkap dalam laporan Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (1/12/2023).
Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi struktur utang pemerintah pada Oktober 2023, mencapai 88,66 persen atau Rp7.048,90 triliun. Sementara sisanya berasal dari pinjaman, mencakup 11,34 persen atau sekitar Rp901,62 triliun.
Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, utang pemerintah secara mayoritas berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,78 persen, kata Kemenkeu.