KABARBURSA.COM - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat memprakirakan, tekanan kurs juga berpotensi merambat ke inflasi. Barang impor menjadi lebih mahal, sementara berbagai sektor industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, mesin, serta komponen produksi dari luar negeri.
Data inflasi menunjukkan tingkat inflasi tahunan pada Februari 2026 sudah berada di kisaran 4,76 persen.
Meski kenaikan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh pelemahan rupiah, Achmad menilai nilai tukar tetap menjadi faktor penting yang dapat memperbesar tekanan harga di dalam negeri.
Menurutnya, dampak inflasi dari pelemahan kurs biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merambat secara perlahan melalui kenaikan harga energi, bahan baku industri, obat-obatan, serta komoditas pangan tertentu.
Kondisi ini juga menempatkan dunia usaha pada posisi yang sulit. Perusahaan yang pendapatannya dalam rupiah tetapi memiliki biaya produksi berbasis impor akan menghadapi tekanan besar pada struktur biaya mereka.
Dalam situasi tersebut, perusahaan umumnya memiliki tiga pilihan, yakni menaikkan harga produk, menerima penurunan margin keuntungan, atau melakukan efisiensi internal. Namun tidak semua perusahaan mampu menaikkan harga karena risiko turunnya permintaan.
Pilihan menahan margin juga tidak bisa berlangsung lama karena akan mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan akhirnya memilih melakukan efisiensi untuk menjaga arus kas.
Achmad mengingatkan bahwa efisiensi dalam praktik bisnis sering kali berarti pembekuan perekrutan karyawan baru, pengurangan jam kerja, pemangkasan lembur, hingga penundaan ekspansi usaha.
“Di ruang rapat korporasi, rupiah yang lemah sering diterjemahkan ke dalam satu kata yang terdengar dingin: efisiensi,” kata Achmad.
Menurutnya, jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama maka dampaknya dapat menjalar ke pasar tenaga kerja. Penundaan ekspansi perusahaan dapat menghambat penciptaan lapangan kerja baru, sementara konsumsi rumah tangga juga berpotensi melemah.
Karena itu, ia menilai upaya menjaga stabilitas rupiah tidak cukup hanya dengan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi memang diperlukan untuk meredam volatilitas, tetapi solusi jangka panjang harus berfokus pada penguatan fondasi ekonomi.
Achmad menilai, pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal, mengurangi ketergantungan pada impor energi dan bahan baku strategis, serta meningkatkan daya saing industri domestik.
Selain itu, komunikasi kebijakan yang konsisten dan kredibel juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
“Solusi yang lebih mendasar harus diarahkan pada penguatan fondasi kepercayaan ekonomi,” ujar Achmad.
Ia menegaskan bahwa rupiah di kisaran Rp16.869 hingga Rp17.000 per dolar AS seharusnya dipandang sebagai peringatan serius bagi pembuat kebijakan.
Menurutnya, pertanyaan utama bukan lagi apakah otoritas moneter masih mampu menahan rupiah, melainkan sampai kapan biaya mempertahankan stabilitas tersebut sanggup ditanggung oleh perekonomian nasional.(*)