KABARBURSA.COM - Ombudsman RI mencurigai ada ketidakberesan terkait mahalnya harga beras di pasar. Padahal, Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
Namun begitu, diakui Yeka Hendra, pihaknya tidak pernah mengawasi harga beras di asar tradisional dan ritel.
"Di konsumen itu seperti apa, kami tidak pernah mengawasi," kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 15 Maret 2024.
Menurut dia, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.
Untuk diketahui, Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kilogram. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.
Yeka melanjutkan, dugaan lainnya yang menyebabkan harga beras hingga saat ini belum turun adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.
"Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP," ujarnya.
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.
Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat kemarin.
"Tadi saya melihat tidak jauh berbeda karung beras SPHP dengan beras komersial. Saran saya, beras Bulog SPHP kemasannya dibedakan," ujar Yeka.
Menurut catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyaluran beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kilogram dengan harga yang beragam.
Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kilogram.
Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kilogram. Dan, Zona 3 mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kilogram.
Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.
Bapanas mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi. (*/adi)