KABARBURSA.COM - Pemerintah masih membahas pembatasan pemakaian pertalite dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Lalu bagaimana dampak ekonominya jika kebijakan ini berjalan?
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan dampak ekonomi dalam negeri tergantung pada pengelolaan kebijakan pembatasan pemakaian pertalite.
Menurut Faisal, pemerintah harus mengatur pemanfaat pertalite dengan tepat sasaran. Ia berharap jenis BBM ini diberikan kepada kalangan menengah ke bawah.
"Jadi dibatasi, misalkan golongan kendaraan untuk kalangan menengah atas itu dibatasi (pemakaian pertalite). Tapi untuk kalangan bawah seperti motor angkutan umum, itu saya pikir bagus," kata Faisal kepada Kabar Bursa, Sabtu, 16 Maret 2024.
Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga aspek keadilan, Faisal menegaskan sudah sepatutnya jika BBM bersubsidi dinikmati kalangan menengah ke bawah.
"Tapi sekali lagi ini bergantung pada bagaimana kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa itu tepat sasaran, jadi mekanisme kontrolnya," ucap dia.
Faisal mengungkapkan jika kebijakan tersebut tidak dapat dikontrol dengan baik, bisa mengakibatkan kelangkaan BBM hingga terjadinya inflasi.
"Ini yang harus diperhatikan jika tidak dikontrol dengan baik, kalau terjadi kelangkaan dan pada akhirnya bisa mendorong inflasi," terangnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Adapun revisi peraturan tersebut bakal mengatur masyarakat dalam pembelian BBM jenis pertalite. (yog/adi)