KABARBURSA.COM - Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi menyampaikan bahwa langkah pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) dan memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 bertujuan mendukung hilirisasi.
Bahlil menegaskan bahwa pembelian saham pemerintah pada PTFI adalah bagian dari kebijakan hilirisasi, terutama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Sekarang Freeport sudah menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia, karena kita sudah mayoritas. Kita beli kurang lebih sekitar hampir 4 miliar dolar AS. Dan dari pendapatan itu, sekarang dividen 2024 itu sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," kata dia, Jumat, 3 Mei 2024.
Ia menambahkan bahwa kepemilikan saham yang lebih besar akan memberikan manfaat dividen yang signifikan bagi pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa dengan memiliki mayoritas saham di PTFI, pemerintah dapat lebih mudah mendorong kebijakan hilirisasi, terutama dalam pengembangan komoditas tembaga.
Dia juga memaparkan bagaimana pembangunan smelter PTFI di Gresik berhasil terealisasi berkat dorongan dari pemerintah.
“Sebanyak 3 miliar dolar AS untuk membangun smelter di Gresik. Sekarang sudah jadi, bulan Mei (beroperasi), dan di situ kita sudah bisa produksi katoda tembaga. Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik, itu menghasilkan 400 ribu ton katoda tembaga, 60 ton emas," katanya.
Selain itu, Bahlil menyoroti rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga, yang akan mendukung pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri.
Ia menegaskan pentingnya memiliki arah kebijakan yang jelas dalam upaya menjaga kekayaan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi.