KABARBURSA.COM – Malaysia dan Indonesia punya dua strategi industrialisasi yang berbeda, terutama dalam menghadapi impor mobil China. Malaysia memilih memperkuat pasar domestik melalui proteksi impor, sementara Indonesia lebih menekankan pembangunan rantai pasok industri secara bertahap.
Kebijakan baru Malaysia yang mulai berlaku 1 Juli 2026 mewajibkan kendaraan listrik Completely Built-Up (CBU) impor memiliki nilai Cost, Insurance and Freight (CIF) minimal 200.000 ringgit atau sekitar USD49.160 serta tenaga motor sedikitnya 180 kW.
Aturan tersebut membuat banyak model kendaraan listrik asal China tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke Malaysia, termasuk sejumlah model yang selama ini menjadi tulang punggung penjualan di negara tersebut.
Meski demikian, pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, menilai keunggulan kebijakan proteksi tersebut berpotensi hanya bersifat sementara apabila tidak dibarengi peningkatan kemampuan industri nasional.
"Dalam horizon 5–10 tahun, pendekatan Indonesia lebih berkelanjutan secara industri ya Mas. Indonesia membangun supply chain yang dalam melalui TKDN eskalasi hingga 80 persen dan pemanfaatan nikel, berpotensi menjadi eksportir baterai & EV dengan nilai tambah tinggi," kata Yannes kepada KabarBursa.com beberapa waktu lalu.
Keunggulan Industri Otomotif RI Vs Malaysia?
Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki negara lain di kawasan, yakni sumber daya nikel dan pembangunan industri baterai yang mulai terbentuk.
Namun, akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengingatkan bahwa peluang tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan.
"Jika eksekusi berhasil (transfer teknologi & enforcement ketat), industri EV-nya akan lebih tangguh, inovatif, dan kompetitif global," ujarnya.
Di sisi lain, Yannes menilai Malaysia memang memperoleh keuntungan dalam jangka pendek melalui perlindungan pasar domestik.
"Sebaliknya, Malaysia unggul dalam stabilitas short term berkat proteksi Proton yang sudah mendominasi 50 persen pasar, tetapi local content rendah (20–30 persen) dan ketergantungan pada CKD berisiko menyebabkan stagnasi serta middle technology trap jika tidak segera di-upgrade ke R&D dan ekspor," katanya.
Ia menyimpulkan bahwa fondasi industri Indonesia dinilai lebih kuat untuk menghadapi persaingan jangka panjang.
"Sehinggga dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia lebih sustainabel untuk jangka panjang karena fondasi strukturalnya lebih kuat, sedangkan Malaysia perlu berevolusi dari proteksi menjadi upgrade konsepnya menuju pada kesiapan infrastruktur industri yang utuh supaya tidak tertinggal," ujar Yannes.
Meski demikian, Yannes menilai keberhasilan Indonesia juga belum sepenuhnya terjamin.
Menurut dia, Indonesia memang telah memiliki fondasi berupa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), cadangan nikel, serta investasi industri baterai yang mulai berkembang. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
"Strategi Indonesia bertumpu pada fondasi struktural yang lebih dalam dari Malaysia. Leverage nikel, roadmap TKDN yang eskalatif dan investasi sel baterai yang mulai berwujud adalah aset asimetris yang tidak dimiliki pesaing regional mana pun," katanya.
Akan tetapi, ia mengingatkan masih terdapat kesenjangan antara target kebijakan dengan realisasi industri.
"Tapi antara ambisi dan eksekusi terbentang jurang nyata: TKDN 40% masih didominasi perakitan komponen impor, segmen tengah rantai nilai baterai, prekursor dan katoda, hampir tidak ada, dan defisit kredibilitas kebijakan mengancam kemampuan menarik investasi jangka panjang. Indonesia belum sepenuhnya terjebak di level assembler, tapi belum keluar dari sana, sementara jendela waktu menyempit seiring kelebihan kapasitas baterai global yang terus membesar," kata Yannes.
Malaysia menyatakan kebijakan baru tersebut bertujuan menarik investasi berkualitas tinggi, memperkuat transfer teknologi, dan membangun rantai pasok kendaraan listrik domestik.
Sementara Indonesia terus mengandalkan strategi hilirisasi mineral, peningkatan TKDN, serta investasi industri baterai sebagai fondasi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.(*)