KABARBURSA.COM – Malaysia mulai memperketat impor kendaraan listrik electric vehicle (EV) melalui kebijakan baru yang berlaku efektif pada 1 Juli 2026.
Regulasi tersebut dinilai menjadi cara pemerintah melindungi industri otomotif domestik sekaligus membatasi dominasi produsen mobil listrik asal China yang selama ini menguasai pasar kendaraan energi baru di negara tersebut.
Berdasarkan ketentuan terbaru Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia (MITI), setiap kendaraan listrik Completely Built-Up (CBU) yang diimpor wajib memiliki nilai Cost, Insurance and Freight (CIF) minimal 200.000 ringgit atau sekitar USD49.160 serta tenaga motor sedikitnya 180 kW.
Persyaratan itu membuat sejumlah model kendaraan listrik China yang mengandalkan harga terjangkau tidak lagi memenuhi syarat untuk diimpor ke Malaysia.
Data Departemen Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) menunjukkan merek-merek asal China, di luar Proton yang bermitra dengan Geely, menguasai sekitar 60 persen pasar kendaraan energi baru Malaysia sepanjang 2025.
Namun, model-model seperti BYD Dolphin, BYD Atto 3 varian dasar, Zeekr 7X hingga Chery Omoda E5 kini terdampak karena tidak memenuhi ketentuan harga maupun spesifikasi motor listrik yang ditetapkan pemerintah.
Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme yang dirancang secara tidak langsung melalui standar teknis, bukan melalui tarif impor.
"Kebijakan CBU EV Malaysia Juli 2026 merupakan bentuk proteksionisme terselubung yang dirancang secara cermat, bukan melalui tarif eksplisit yang rentan digugat, melainkan melalui rekayasa spesifikasi teknis yang secara presisi menyingkirkan segmen kompetitor yang paling berbahaya bagi pemain nasional," ujar Yannes kepada KabarBursa.com, beberapa waktu lalu.
Apakah Strategi Proteksi Impor Malaysia Efektif?
Menurut dia, strategi tersebut memang efektif dalam jangka pendek karena mampu memperkuat posisi produsen lokal dan mendorong investasi manufaktur.
"Dalam short term, kebijakan ini terbukti efektif: Proton eMas telah menguasai sekitar separuh pasar EV nasional, dan beberapa brand global telah mempercepat keputusan investasi CKD di Malaysia," katanya.
Meski demikian, Yannes mengingatkan bahwa perlindungan pasar belum tentu menghasilkan daya saing industri yang berkelanjutan.
"Dominasi pasar yang dicapai melalui pengurangan kompetisi bukan merupakan bukti daya saing, ia adalah bukti keberhasilan perlindungan, yang merupakan hal yang berbeda secara fundamental," ujarnya.
Ia menilai keberhasilan proteksi baru akan benar-benar terlihat apabila diikuti kewajiban transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri lokal.
"Tanpa mekanisme pemaksaan transfer teknologi yang formal dan terverifikasi pada parts inti, sel baterai, drivetrain, software kendaraan, dan tanpa jadwal pengurangan proteksi yang terikat pada capaian teknologi nyata, Malaysia berisiko mengeksekusi ulang logika yang sama yang membuat proteksionismenya gagal menghasilkan industri otomotif yang mandiri secara global," kata Yannes.
Selain memperketat impor, Malaysia juga memperberat syarat investasi manufaktur kendaraan listrik baru. Untuk proyek yang disetujui setelah 1 September 2025, pemerintah mewajibkan harga kendaraan minimal 100.000 ringgit, tingkat ekspor sedikitnya 80 persen dari total produksi, serta proses pengelasan, pengecatan, dan perakitan akhir dilakukan di Malaysia.
Kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi sejumlah produsen asal China yang sebelumnya berencana memperluas investasi di negara tersebut.
Pabrik Completely Knocked Down (CKD) milik BYD di Tanjung Malim, Perak, misalnya, dilaporkan menghadapi kendala karena kewajiban ekspor sebesar 80 persen dinilai sulit dipenuhi. Hal itu mengingat BYD telah memiliki kapasitas produksi yang besar di Thailand, Indonesia, dan China.
Sementara itu, beberapa produsen memilih memanfaatkan fasilitas manufaktur yang sudah ada. Leapmotor mulai merakit model C10 di fasilitas Stellantis di Gurun, Kedah, sedangkan Xpeng memproduksi G6 setir kanan melalui kerja sama dengan EPMB sehingga tidak terdampak ketentuan baru mengenai proyek manufaktur baru.
Pemerintah Malaysia menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menarik investasi berkualitas tinggi, mempercepat transfer teknologi, serta membangun rantai pasok kendaraan listrik domestik yang lebih kuat melalui peningkatan kandungan lokal dan aktivitas manufaktur bernilai tambah.(*)