KABARBURSA.COM - Pemerintah Provinsi Jakarta akan segera meluncurkan empat rute baru sebagai perluasan layanan bus TransJabodetabek.
Menanggapi rencana ini, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa perluasan layanan bus TransJabodetabek harus mampu mendukung mobilitas masyarakat secara efektif.
Menurutnya, perluasan layanan bus Transjabodetabek juga harus mampu menjangkau wilayah pemukiman hingga perumahan baru yang banyak berdiri di wilayah Jabodetabek hingga ke Jakarta.
"Perluasan layanan ini kan janji gubernur untuk mengurangi kepadatan. Kemudian perumahan di sana itu ada kelas atas, menengah hingga bawah. Yang perlu diperhatikan pemerintah ini kelas menengah dan bawah, karena dapat meringankan biaya transportasi atau perjalanan mereka ke Jakarta," ujarnya saat dihubungi KabarBursa.com, Jakarta, Kamis 3 April 2025.
Di samping bus Transjabodetabek, Djoko juga berharap layanan bus JR Connexion terus diperluas untuk dapat menjangkau perumaha masyarakat.
"Kalau saya perhatikan yang penting JR Connexion-nya ditambah armadanya dan ini sudah berjalan. Lalu bagaimana perumahan kelas menengah dan bawah ini harus ada angkutan umum," lanjut Djoko.
Menurutnya, layanan bus JR Connexion maupun Transjabodetabek dI wilayah Bodetabek perlu didukung kelancaran perjalanannya dengan lajur khusus seperti TransJakarta, khususnya di setiap jalan nasional wilayah Bodetabek sebagai daerah penyangga Jakarta sebagai pusat bisnis.
"JR Connexion itu busnya kalau pagi hari menuju Jakarta dan sore kembali lagi ke Bodetabek. Jadi biar lancar dan aksesnya cepat, perlu dibuat jalur khusus seperti busway. Ini kajiannya sudah ada oleh BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dua atau tiga tahun lalu. Jadi jalur busway itu enggak hanya di Jakarta, tapi di jalan nasional menuju Jakarta juga bisa dikasih jalur busway," jelas Djoko.
Sementara di luar jalan nasional di Bodetabek, perlu disediakan angkutan massal terintegrasi yang mendukung pergerakan masyarakat ke pemberhentian moda transportasi umum lainnya.
"Jadi bisa juga bus ini hadir di kawasan dari perumahan-perumahan Bodetabek untuk masuk Jakarta. Di luar itu nanti bisa ada angkutan feeder menuju stasiun KRL hingga LRT. Ini setiap perumahan harus ada. Itu cara mengurangi kepadatan lalu lintas," ungkap Djoko.
Ia menilai, kawasan pemukiman atau perumahan baru di Bodetabek masih banyak yang belum terfasilitasi angkutan umum. Sehingga memicu masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi untuk bermobilitas sehari-hari maupun ke Jakarta.
Selain itu program 3 juta rumah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Djoko nilai akan kurang efektif jika tidak didukung transportasi umum yang memadai.
"Dulu itu zaman Presiden Soeharto kalau bangun perumahan musti ada jalur angkutan umum dulu. Sekarang tidak, malah dibiarkan saja. Apalagi pemerintah mau buat rumah 3 juta. Nanti bisa mangkrak rumah itu. Misalnya gaji seseorang yang belum besar, ia akan nyicil rumah, nyicil motor lagi dan akan memberatkan. Makanya, kasih angkutan umum. Itu sering lupa juga di zaman Presiden Jokowi, di mana banyak perumahan subsidi di Bekasi yang mangkrak karena enggak ada angkutan umumnya," sebutnya.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat ini, penyediaan angkutan umum untuk menjangkau perumahan juga tidak menyedot anggaran besar apabila dibandingkan pembangunan jalan tol.
"Transportasi ini jangan dilupakan, apalagi di perumahan baru itu kadang wilayahnya gelap dan jalannya kurang aman. Tapi orang-orang di pemerintahan Prabowo ini juga kadang enggak paham. Padahal menyediakan angkutan umum itu murah kok anggarannya. Dan seharusnya yang mikir kayak gini itu Menteri Perhubungan untuk membuat proyek angkutan umum," ucapnya.
Demi Kurangi Kemacetan dan Penggunaan Kendaraan Pribadi
MTI juga menggaris bawahi pentingnya pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan. Sebab cara ini dinilai sebagai kunci untuk mengalihkan penggunan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus TransJabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan BPTJ.
Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk Bogor akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur ke Cawang, Jakarta.
Untuk rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.
Menurut catatan MTI, bus JR Connexion (JRC) yang pertama kali diluncurkan pada 2017, telah melayani 23 pemukiman di kawasan Bodetabek.
Saat ini, BPTJ dari Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JRC di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.
Untuk tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani.
Adapun untuk mendukung perluasan TransJabodetabek, sejumlah operator bus seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, hingga Alfa Omega Sehati telah turut serta.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek mencapai 31.684.645 jiwa. Kemudian hasil analisis BPTJ tahun 2023 menyatakan, potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum jika tersedia halte atau bus stop kurang dari 500 meter dari lokasi berangkat, adalah sebanyak 7.977.987 jiwa atau masih 25,18 persen.
Mengacu ketersediaan halte yang kurang dari 500 meter dari lokasi keberangkatan, ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang terlayani, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84 persen dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09 persen.
"Sementara itu, ada tiga wilayah terendah dalam hal tersebut yakni Kabupaten Bekasi sebesar 0,84 persen, Kabupaten Tangerang 0,76 persen dan Kabupaten Bogor 0,67 persen," ucap Djoko dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat 4 April 2025.
Kemudian menurut data dari Badan Pengelola Tapera di tahun 2023, terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan nilai lebih dari Rp2 miliar, 268 perumahan kelas menengah dengan rentang harga rumah Rp1 miliar - Rp2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah dengan nilai properti kurang dari Rp1 miliar.
Sementara di Kota Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang kesemuanya sudah dilayani angkutan umum.
Kabupaten Bekasi tercatat memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah. Lalu Kabupaten Bogor ada 5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah.
Untuk Kabupaten Tangerang terdapat 45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah.
Jam Dan Kebutuhan Fleksibel
Kemudian di Kota Bekasi, memiliki 8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah. Kota Bogor setidaknya memiliki 3 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah. Untuk Kota Depok terdapat 1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah.
Lalu untuk Kota Tengerang, tercatat memiliki 10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 peumahan kelas bawah. Sementara di Kota Tangerang Selatan, terdapat 32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas menengah, dan 33 perumahan kelas bawah.
"Jadi, di Wilayah Bodetabek ada 1.824 perumahan yang terdiri dari 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung (feeder) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat," jelas Djoko.
Lebih lanjut, operasional bus JRC di Bodetabek seharusnya bisa diatur dengan jam dan kebutuhan yang fleksibel.
"Layanan langsung (direct service) seperti JR Connexion yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, bisa melayani sebagai angkutan feeder," imbuh Djoko.
Sejauh ini, MTI mencatat bahwa angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor dengan empat rute Trans Pakuan. Namun sekarang sedang mengalami masa jeda operasi dam mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bogor.
Selain itu ada 1 rute Trans Patriot di Bekasi yang biaya operasionalnya dari APBN, 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi dengan biaya operasional yang bersumber dari APBD Kab. Bekasi, Trans Ayo di Kota Tangerang lewat APBD Kota Tangerang dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok dari anggaran APBN.(*)