KABARBURSA.COM - Aset perbankan syariah di Indonesia kini mencapai Rp840 triliun, dan diperkirakan akan segera menyentuh angka Rp1.000 triliun. Ini mengindikasikan potensi besar untuk pengembangan sektor ekonomi syariah yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini mengatakan bahwa tantangan ekonomi Indonesia ke depan yaitu ketimpangan dalam kepemilikan aset, di mana hanya segelintir pihak yang menguasai sebagian besar tanah.
Menurut dia, ekonomi syariah dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan ini.
“Penerapan ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi persoalan kepemilikan aset rumah,” kata Didik dalam seminar internasional bertajuk ‘Ekonomi dan Keuangan Syariah: Kebijakan untuk Pemerintahan Prabowo’ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Rabi Indajad Hattari mengatakan pasar kesehatan global dan keuangan syariah, terutama di Afrika, memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Dia menyebutkan, aset keuangan syariah yang pada 2022 sebesar USD4,5 miliar, akan melonjak menjadi Rp617 miliar di masa mendatang.
Namun, kata Rabin lagi, tantangan utama yang dihadapi sektor ini adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah dan kurangnya inovasi produk, serta keterbatasan SDM yang berkualitas.
Dia menegaskan, hal ini menjadi fokus untuk dikembangkan di kemudian hari.
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia Meningkat
Di acara yang sama, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, selama lima tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah meningkat dari posisi ke-10 menjadi ke-3 secara global. Menurutnya, pencapaian ini tidak terlepas dari kemajuan dalam sektor makanan halal dan produk desain Muslim, serta semakin bervariasinya layanan keuangan berbasis syariah seperti asuransi, obligasi syariah, dan pembiayaan usaha.
“Pemerintah terus mempercepat pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem, baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS),” ujar Ma’ruf.
Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan regulasi masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, fokus ke depan adalah mengembangkan sinergi antara empat pilar utama, yakni regulasi, inovasi teknologi, digitalisasi, dan peningkatan literasi.
Pendapat yang sama diucapkan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Kata dia, ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil.
Menurutnya, dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.
“Dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, ekonomi syariah diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial yang lebih merata di masyarakat,” pungkas Esther.
Kontribusi Ekonomi Syariah pada 2030 Rp155 Triliun
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, memperkirakan ekonomi syariah akan menyumbang sekitar USD10 miliar atau setara dengan Rp155,36 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.536 per dolar AS) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2030.
“Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diproyeksikan mencapai USD10 miliar atau sekitar 1,5 persen dari total PDB nasional,” kata dia saat meresmikan Center for Sharia Economic Development oleh INDEF di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024.
Dia juga memprediksi bahwa ekonomi syariah akan berkembang pesat di masa depan, didorong oleh kemajuan digitalisasi dan sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.
Ma’ruf Amin bercerita perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal 1990-an.
“Dalam lima tahun terakhir, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3. Indonesia berhasil juga mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor vision muslim,” ucapnya.
Bahkan pada 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index (GMTI) oleh Mastercard-Crescentrating.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf menyebut perkembangan keuangan syariah saat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat. Contohnya, publikasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah.
“Pemerintah sangat menyadari pentingnya perkembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem,” ungkap dia.
Selain itu, program ekonomi syariah tak hanya bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Pada 2020, Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah membangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua Harian. Kemudian Menteri hingga Menteri Koordinator terkait menjabat sekretaris di dalam kelembagaan itu.
“Dan sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, yaitu industri keuangan, industri halal, kemudian yang ketiga adalah dana sosial syariah, infak, zakat, sedekah, dan wakaf, kemudian juga pengembangan bisnis dan pengembangan para pengusaha syariah,” tuturnya.
Ia pun berharap kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” tegas Ma’ruf.
“Saya harap ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” pungkasnya. (*)