Kuartal III 2024, BTPN Syariah Raih Laba Rp771 Miliar

KABARBURSA.COM - PT Bank BTPN Syariah Tbk menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dan memberdayakan segmen ultra mikro, meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.

Hingga kuartal III 2024, perusahaan mencatatkan kinerja sesuai dengan prediksi, didukung oleh perbaikan dalam kualitas pembiayaan serta layanan yang menyeluruh bagi nasabah.

BTPN Syariah melaporkan laba bersih mencapai Rp771 miliar, dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp10,33 triliun. Return on Asset (RoA) tercatat pada angka 6,1 persen, dan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 51,7 persen per akhir kuartal III 2024.

Komitmen bank terhadap nasabah tampak melalui penguatan budaya perilaku unggul yang dikenal dengan akronim “BDKS”: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu.

Budaya ini diperkuat melalui pertemuan rutin yang diadakan setiap dua minggu, di mana bank memberikan akses permodalan serta pengetahuan bisnis untuk mendukung pertumbuhan usaha nasabah.

Pada Oktober 2024, BTPN Syariah juga memberangkatkan satu pesawat penuh berisi nasabah Sentra Putri Kartini dari Kecamatan Tanah Putih, Riau, untuk menunaikan umrah.

“Dengan berbagai program yang kami luncurkan, kami berupaya menciptakan stabilitas dan menjaga kinerja bank sesuai harapan. Melalui kedisiplinan dan kerja sama nasabah, kami yakin usaha mereka akan semakin berkembang,” kata Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad.

Bank ini juga memperkenalkan program ‘Semarak Daya’ yang bertujuan untuk memfasilitasi akses pemasaran bagi nasabah pengrajin, serta pemberdayaan mahasiswa melalui program ‘Bestee’. Dengan kondisi likuiditas dan modal yang kuat, BTPN Syariah siap untuk menawarkan opsi pembayaran dividen yang konsisten pada tahun mendatang.

Peran Perbankan Syariah dalam Perkuat Ekonomi Daerah

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK terus mendorong pengembangan industri perbankan syariah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah.

Menurut Dian, kolaborasi strategis antara OJK, pemerintah daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta industri perbankan syariah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan sektor ini. “Kemitraan ini penting dalam mendukung program ekonomi dan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya seperti dikutip di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024.

Dian mengungkapkan bahwa perbankan syariah telah menunjukkan kinerja solid dan resilien, meski menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk krisis global dan pandemi Covid-19. Hingga Agustus 2024, pangsa pasar perbankan syariah tumbuh menjadi 7,33 persen, dengan aset yang naik sebesar 10,37 persen, atau mencapai Rp902,39 triliun.

Untuk mendorong pengembangan sektor ini, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Roadmap ini menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. “Ekspansi layanan perbankan syariah di seluruh transaksi keuangan syariah merupakan langkah kunci dalam pengembangan lebih lanjut,” tambahnya.

Tak hanya itu, pada 14 Oktober 2024, OJK juga meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPD dan program-program pemerintah daerah. Dian menambahkan, roadmap ini akan memfasilitasi pembangunan yang lebih terarah, dengan memperkuat keterlibatan BPD dalam mendukung agenda daerah.

Dian berharap sinergi dalam ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru, sekaligus memperluas akses keuangan. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dinilai akan diuntungkan melalui pembiayaan syariah yang semakin solid.

Lebih jauh, Dian menekankan bahwa pengembangan ekosistem ini akan mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan, memperkuat aktivitas perbankan syariah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Workshop ini juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, serta Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Aiyub. Turut hadir Pj. Bupati Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, serta sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah dan KDEKS.

OJK melalui pertemuan tahunan ini berharap semakin memperkuat fokus pada pengembangan perbankan syariah, khususnya dalam meningkatkan perannya di ekosistem ekonomi syariah sebagai pijakan utama untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dian menggarisbawahi bahwa perbankan syariah harus menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan kompetitif. “Dengan demikian, sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, salah satu fokus utama OJK adalah meningkatkan daya saing sektor keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan inisiatif program yang telah diterapkan dan yang akan datang.

Kata dia, OJK telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat industri ini dengan harapan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Kata Firderica lagi, pentingnya edukasi keuangan syariah yang luas kepada masyarakat.

Dia mengungkapkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah, diperlukan program edukasi yang masif, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal tetapi juga memahami produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih baik.

“Penting bagi kita untuk melakukan edukasi yang menyeluruh dan memperluas inklusi keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan finansial dan memasyarakatkan ekonomi serta keuangan syariah,” ujar Friderica saat menghadiri Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah 2024 di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keuangan syariah di masyarakat.

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK telah membentuk kelompok kerja yang dikenal sebagai Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (LIKS). Kelompok ini bertugas merancang program-program pengembangan yang berfokus pada edukasi keuangan syariah.

“Kami akan terus merumuskan program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, sehingga masyarakat semakin teredukasi dan terlibat dalam industri ini,” kata Friderica. (*)