KABARBURSA.COM - Den Haag menjadi kota pertama di dunia yang secara resmi melarang iklan yang mempromosikan bahan bakar fosil, mobil berbahan bakar bensin, perjalanan udara, dan kapal pesiar. Keputusan ini menjadi bagian dari gelombang kebijakan serupa yang diterapkan di kota-kota besar dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Keputusan ini memiliki bobot yang signifikan karena berbeda dengan larangan sebelumnya yang bergantung pada negosiasi kontrak iklan individu, aturan ini langsung mengatur pelarangan tanpa perlu tawar-menawar. Larangan ini akan berlaku di ruang publik seperti billboard maupun layar iklan berdiri. Den Haag akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan.
Anggota dewan dari Partai untuk Hewan (PvdD), Leonie Gerritsen–yang mengajukan usulan ini–menyebut keputusan tersebut sebagai sinyal penting. "Kami berharap langkah ini akan memicu efek domino sehingga pemerintah lokal bisa mengambil inisiatif jika pemerintah nasional tidak melakukan yang diperlukan," ujarnya, dikutip dari Financial Times, Sabtu, 13 September 2024.
Den Haag menetapkan target menjadi kota netral karbon pada 2030, lebih cepat 20 tahun dari target nasional Belanda pada 2050.
Seruan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang mendesak pelarangan iklan global untuk perusahaan minyak, gas, dan batu bara. Ia menyebut mereka sebagai "godfathers of climate chaos (bapak kekacauan iklim)" dalam pidatonya pada Juni 2024 lalu.
Langkah Den Haag dianggap lebih efektif dibandingkan upaya kota-kota lain seperti Edinburgh dan Amsterdam dalam menyesuaikan aturan iklan mereka dengan strategi perubahan iklim yang lebih luas. Pada Mei lalu, Edinburgh melarang promosi produk-produk dengan jejak karbon tinggi di ruang publik milik dewan kota seperti billboard dan halte bus. Barang-barang seperti mobil sport dan liburan kapal pesiar dianggap tidak sesuai dengan tujuan net zero, sejalan dengan larangan serupa di kota-kota Inggris seperti Sheffield, Cambridgeshire, dan Liverpool.
Di Australia, beberapa kota termasuk Sydney juga menerapkan serangkaian pembatasan pada iklan dan sponsor terkait bahan bakar fosil. Uwe Krüger, ahli komunikasi dari Universitas Leipzig, menyebut iklan sektor bahan bakar fosil meningkatkan penjualan produk dengan emisi tinggi melalui penciptaan kebutuhan yang dianggap penting oleh konsumen.
Langkah Den Haag ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upaya global untuk menekan laju perubahan iklim.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sementara Den Haag dan sejumlah kota lain di dunia telah mengambil langkah tegas dengan melarang iklan produk berbasis bahan bakar fosil di ruang publik, situasi di Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih melarang promosi produk energi fosil, Indonesia masih berada pada tahap mempercepat proses transisi menuju energi baru terbarukan. Langkah ini memang mengindikasikan komitmen terhadap pengurangan emisi, tetapi jalannya transisi tersebut tampak lebih panjang dan bertahap.
Pada Aprio lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif–kini dijabat Bahlil Lahadalia–menegaskan prioritas Indonesia saat ini adalah percepatan transisi energi. Caranya adalah, kata Arifin, dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memensiunkan sumber energi fosil secara bertahap.
Ia menambahkan, Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung upaya transisi energi global, dengan menetapkan target reduksi emisi hingga 43 persen pada 2030.
“Untuk mencapai target tersebut, kami terbuka untuk berkolaborasi dalam hal transfer teknologi, berbagi pengetahuan, dan pembiayaan hijau,” tuturnya melalui keterangan resmi, Sabtu, 27 April 2024.
Demi mempercepat pencapaian target sebelum tahun 2060, kata Arifin, berarti membutuhkan lebih banyak upaya untuk memobilisasi sumber daya.
Oleh karena itu pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi yang lebih ambisius.
Transisi menuju energi bersih, ujar Arifin harus mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memastikan energi terjangkau untuk semua melalui keterlibatan masyarakat yang inklusif.
“Untuk mencapai target NDC yang baru dan memaksimalkan dampak sosial dari transisi energi ramah lingkungan kepada masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat transisi energi,” kata Arifin.
Salah satu yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan infrastruktur energi di seluruh penjuru negeri. Selain itu, dilakukan pengembangan 130 ribu unit konverter kit untuk nelayan, serta pengembangan sektor pengolahan mineral untuk mendukung pertumbuhan permintaan dari industri kendaraan listrik.
Pemerintah juga menyediakan sekitar 21 ribu unit baterai portabel untuk rumah tangga yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jaringan listrik.
“Pemerintah Indonesia juga melakukan pembangunan sekitar 1 juta jaringan gas kota untuk rumah tangga, dengan target 10 juta jaringan gas kota pada tahun 2030. Juga penyediaan 21 unit biogas komunal untuk akses memasak bersih, penyaluran 2 ribu kompor listrik dan 500 ribu rice cooker pengganti LPG,” kata Arifin.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.