KABARBURSA.COM - Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.
Percepatan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, anggota Grup MIND ID, di Gresik dinilai menjadi bagian dari upaya besar untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri.
Kendati demikian, keberhasilan hilirisasi masih memerlukan dukungan lintas sektor agar produk hilir yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global.
Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.
Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.
“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).
Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).
Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga.
“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.
Di sisi lain, penguatan sektor hulu juga menjadi faktor penting dalam ekosistem industri tembaga. Data Badan Geologi 2023 menunjukkan bahwa cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, dengan total cadangan bijih mencapai 3 miliar ton.
Saat ini, pengelolaan sumber daya tembaga nasional masih terkonsentrasi di PT Freeport Indonesia, di mana kepemilikan sahamnya terdiri atas 41,23 persen oleh BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, 10 persen oleh Pemerintah Daerah Papua, dan 48,77 persen oleh Freeport McMoRan.
Dengan total kepemilikan Indonesia mencapai 51,23 persen, penguasaan sumber daya menjadi faktor kunci untuk memperkuat hilirisasi.
”Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.
Kurangi Ketergantungan Asing
Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.
Hal ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua Satgas, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.
“Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upaya tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden,” ujar Bahlil.
Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. “Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” kata Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden,” katanya.
Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.(info-bks/*)