KABARBURSA.COM - Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tujuh provinsi agar memasukkan isu transisi energi dan perubahan iklim menjadi agenda utama dalam debat Pilkada 2024. Tujuh provinsi tersebut mencakup wilayah yang memiliki kemitraan dengan IESR, yakni Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
IESR telah mengajukan surat resmi perihal isu ini kepada KPU dan KPUD pada Selasa, 08 Oktober 2024. IESR menyatakan pentingnya menjadikan transisi energi dan perubahan iklim sebagai topik prioritas, mengingat kedua isu ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi para calon kepala daerah. Tantangan ini, jika ditangani dengan baik, akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia.
IESR menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mendukung target nasional untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat, serta pencapaian target energi terbarukan yang telah ditetapkan pemerintah. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, meminta pemerintah daerah aktif mengimplementasikan kebijakan transisi energi, mulai dari pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), peningkatan efisiensi energi, pengembangan ekonomi hijau, hingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
"Transisi energi bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah daerah. Para kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan mereka sejalan dengan upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melawan perubahan iklim," kata Fabby dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Kamis, 10 Oktober 2024.
Menurut Fabby, memasukkan topik transisi energi dalam debat Pilkada 2024 akan membantu masyarakat memahami visi calon kepala daerah dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan di tingkat lokal. Selain itu, topik ini juga akan membantu masyarakat untuk sadar akan dampak buruk perubahan iklim dan polusi udara, serta pentingnya peralihan ke sumber energi bersih.
Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai delapan persen selama masa pemerintahannya. IESR memandang percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan target ambisius tersebut.
Fabby mengatakan percepatan transisi energi sangat penting untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celcius. Menurut Fabby, potensi pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur utama.
“Pertama, dengan diversifikasi industri energi bersih, yang mencakup pengembangan industri energi terbarukan seperti sel surya, turbin angin, dan komponen mobil listrik. Kedua, pembangunan infrastruktur hijau yang menarik investasi, misalnya transmisi, jaringan pintar, dan penyimpanan energi. Ketiga, inisiatif ekowisata yang ramah lingkungan, seperti Bali Net Zero Emission 2045 yang dapat menambah daya tarik pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Kamis, 10 Oktober 2024.
Fabby juga mengajak pemerintah melakukan reformasi kebijakan guna membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan. Menurutnya, reformasi pertama adalah penghapusan subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Langkah ini penting untuk memastikan energi terbarukan bisa bersaing di pasar.
Reformasi kedua adalah pembiayaan infrastruktur melalui instrumen dana publik, seperti green bond dan blended finance. Ketiga, pentingnya membangun kemitraan internasional dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk alih teknologi dan pendanaan proyek.
Selain itu, Fabby menegaskan transisi energi harus dilakukan secara adil dan inklusif sehingga bisa mempersempit kesenjangan ekonomi di masyarakat. “Manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Fabby.
Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon. “Pemerintah perlu mengalokasikan belanja untuk program modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau,” ujar Martha.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ali Mundakir, menyoroti pentingnya memanfaatkan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi di Indonesia. Menurut Ali, energi terbarukan bisa menjadi solusi untuk mengurangi impor bahan bakar minyak dan gas.
“Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih kecil, namun potensinya sangat besar. Perbaikan iklim investasi di sektor ini dan pengembangan smart grid akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan,” ungkap Ali.
Target Bauran Energi Terbarukan Turun
Meskipun potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mencapai target transisi energi, realisasinya di lapangan masih tertinggal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan inisiatif, namun pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan.
Selaras dengan itu, pemerintah baru-baru ini memangkas target bauran EBT untuk tahun 2025 menjadi 16 hingga 17 persen, setelah sebelumnya direvisi dari 23 persen menjadi 17 hingga 19 persen pada awal tahun 2024.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Harris, mengatakan saat ini bauran EBT di Indonesia masih berada di bawah 14 persen. Angka tersebut diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan hingga akhir tahun 2024.
“Tahun depan mungkin hanya di 16 hingga 17 persen, jadi belum bisa mencapai 23 persen,” ungkap Harris dalam diskusi bertajuk ‘Developing National Energy Security, While Driving Indonesia’s Green Economy’ di BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2024.