KABARBURSA.COM - Saat lembaga keuangan global mulai minggir dari proyek batu bara, bank-bank Indonesia justru tancap gas. Dalam periode 2016 hingga 2024, institusi keuangan Tanah Air menyumbang 12 persen dari total pembiayaan sektor batu bara di Asia Tenggara—setara dengan USD3,96 miliar (sekitar Rp65,34 triliun, kurs Rp16.500).
Temuan ini tercantum dalam laporan Southeast Asia Fossil Fuel Divestment Scorecard 2025 yang dirilis Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di kawasan. Dari laporan tersebut, total pendanaan proyek batu bara di Asia Tenggara dalam delapan tahun terakhir menyentuh angka USD32,48 miliar (sekitar Rp535,92 triliun) dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam sebagai penerima terbesar.
Meski secara nominal bank internasional masih dominan, tren pembiayaan mereka terus merosot. Sebaliknya, bank-bank kawasan, termasuk Indonesia, makin getol menyuntik dana ke batu bara dan gas. Celakanya, tren ini membuat mereka kian rawan diterjang risiko kebijakan iklim dan tekanan pasar global.
Di Indonesia, tiga bank pelat merah nangkring di daftar 10 besar penyandang dana terbesar proyek batu bara dan gas. Bank Mandiri memuncaki daftar bank domestik karena paling banyak membiayai PLTU, bahkan jadi nomor dua secara regional. Teranyar, pada September 2024, Bank Mandiri mengguyur pembiayaan refinancing senilai USD1,27 miliar (sekitar Rp20,95 triliun) untuk proyek PLTU Sumsel-8.
Meski begitu, Mandiri belum memiliki aturan eksplisit buat stop pendanaan batu bara. Mereka hanya bilang bakal ikut target pemerintah yang pasang tenggat penghentian batu bara pada 2040.
BNI dan BRI, dua bank pelat merah lainnya, duduk di posisi ke-7 dan ke-8. Skor keberlanjutan keduanya jeblok karena belum punya komitmen kuat dalam mendanai energi bersih dan nihil kebijakan divestasi.
“Bank masih membiayai krisis iklim sambil meremehkan dampaknya terhadap risiko keuangan dan mengancam kualitas hidup masyarakat. Scorecard ini merupakan bentuk penilaian praktik buruk lembaga keuangan, dan kami akan terus memantau serta melaporkannya kepada publik. Mereka perlu berubah sebelum terlambat,” ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025.
Laporan ini menyarankan bank di Asia Tenggara, termasuk Mandiri dan kawan-kawan, agar segera menyusun peta jalan penghentian total terhadap pembiayaan batu bara, minyak, dan gas fosil. Bukan cuma soal kredit, tapi juga penjaminan atau pembelian sekuritas yang nyangkut ke proyek atau emiten batu bara. Termasuk memastikan anak usaha mereka tunduk pada kebijakan serupa.
Buat bank yang ikut program pensiun dini PLTU, laporan itu menekankan pentingnya mengadopsi 10 prinsip pembiayaan agar fokusnya tetap pada energi terbarukan. Mereka juga diminta menjauhi solusi palsu, macam co-firing amonia atau carbon capture storage yang kerap dijadikan pembenaran.
Bank-bank domestik di Indonesia juga diminta menyelaraskan kebijakan pembiayaannya dengan target Paris Agreement 1,5°C agar transisi energi berlangsung cepat dan adil.
“Lembaga-lembaga keuangan, baik internasional maupun domestik, harus menghentikan investasi bahan bakar fosil baru dan mengalihkan pendanaan ke energi terbarukan pada skala yang dituntut oleh krisis iklim. Jika tidak, maka kawasan ini akan terjebak dalam siklus bencana yang terus meningkat, janji-janji yang diingkari, dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Ambisi ASEAN sekarang harus diimbangi dengan tindakan nyata, dan waktu untuk bertindak adalah sekarang,” kata Direktur Eksekutif CEED dan Konvenor Energy Shift Southeast Asia, Gerry Arances.