KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pasar modal Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan salah satu penguatan itu adalah pengembangan produk berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pasar modal Indonesia, menurut Mahendra, harus bergerak sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. “Kami juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang existing, termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025, di gedung IDX, Jakarta Selatan, Kamis 2 Januari 2025.
Selain mendorong aspek keberlanjutan, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini juga berupaya meningkatkan kuantitas perusahaan-perusahaan di Indonesia agar melantai di bursa. “Kami akan meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di bursa,” katanya.
Untuk mendorong hal itu, Mahendra memastikan OJK akan memperkuat regulasi dan sistem dalam proses Penawaran Umum alias Initial Public Offering (IPO) agar lebih efisien dan transparan, sambil terus mengembangkan produk, infrastruktur, serta layanan baru untuk meningkatkan peran investor institusi di pasar perdana maupun sekunder.
[caption id="attachment_97415" align="alignnone" width="2642"]
Daftar 10 Emiten dengan Nilai ESG Terbaik di Bursa Efek Indonesia per 5 November 2024. Emiten dengan nilai ESG rendah, seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), menonjol dengan risiko ESG yang lebih rendah, menjadikan mereka pilihan menarik bagi investor yang berfokus pada keberlanjutan. Foto: Tangkapan layar laman idx.co.id.[/caption]
Sementara itu, untuk mendukung program strategis pemerintah—seperti pembangunan 3 juta rumah—Mahendra menjelaskan OJK mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) guna memperkuat likuiditas. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA yang diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan berkelanjutan.
Selain itu, OJK memprioritaskan penguatan anggota bursa dan manajer investasi melalui peningkatan kapasitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan keamanan teknologi informasi. Penegakan hukum juga akan dilakukan secara tegas untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor ritel, khususnya dari saham dengan pergerakan yang tidak wajar. “Untuk melaksanakan hal itu, kami juga memerlukan dukungan pemerintah terkait UU P2SK dan bursa karbon,” ujar Mahendra.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan, yang menurutnya harus dimulai sejak dini. “Jual beli saham harusnya diajarkan sejak dini, agar generasi muda semakin familiar dengan pasar modal,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah akan terus mendukung pengembangan pasar modal melalui penyempurnaan regulasi, termasuk implementasi pajak karbon dan batas emisi sektoral untuk mendukung pengembangan bursa karbon.
Pasar Modal Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN
Kapitalisasi pasar modal Indonesia baru mencapai 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Di kawasan ini, Thailand mencatat angka 101 persen, Malaysia 97 persen, bahkan India, meski berada di Asia Selatan, telah mencapai 140 persen.
Mahendra menyoroti perlunya penguatan ekosistem pasar modal sebagai langkah strategis untuk mendongkrak ekonomi nasional. Menurut Mahendra, Indonesia harus bergerak lebih agresif dalam memperkuat peran pasar modal untuk mengejar ketertinggalan ini. Hal ini bukan hanya tentang angka, tetapi bagaimana pasar modal bisa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.
“Ini adalah sinyal bahwa likuiditas dan partisipasi pasar modal kita perlu ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra saat membuka acara Perdagangan BEI di Main Hall BEI, Jakarta Selatan. Kamis, 2 Januari 2025.
Hingga saat ini, jumlah investor di Indonesia hanya mencapai 7,4 persen dari total populasi dewasa. Angka ini lumayan jauh di bawah Malaysia yang mencatat 10 persen dan Singapura yang lebih unggul dengan 22,5 persen.
Dalam paparannya, Mahendra juga menyebutkan proyeksi nilai pengumpulan dana dari IPO di Indonesia pada 2024 yang diperkirakan turun sebesar 37,89 persen secara tahunan menjadi USD3,6 miliar (sekitar Rp57,6 triliun). Selain itu, jumlah perusahaan yang melakukan IPO juga diproyeksikan menurun 20,99 persen menjadi 128 perusahaan.
Meski menghadapi berbagai tantangan Mahendra optimistis potensi pasar modal Indonesia dapat dimaksimalkan. Salah satu langkah utama adalah memperbaiki ekosistem pasar modal dengan mendorong lebih banyak perusahaan untuk go public.
OJK, bersama self-regulatory organizations (SRO), telah merancang sejumlah inisiatif strategis, termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mengoptimalkan penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA). Inisiatif ini juga mendukung program strategis pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah. Langkah ini diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar modal ASEAN.
“Dengan strategi ini kami yakin likuiditas pasar akan meningkat dan investor institusional akan lebih berperan baik di pasar perdana maupun sekunder,” kata Mahendra.(*)