KABARBURSA.COM - Ketika dunia berlomba menuju transisi energi bersih, jalan yang ditempuh tampaknya tak akan mulus. Di satu sisi, teknologi hijau terus berkembang pesat, dari turbin angin hingga panel surya. Di sisi lain, hambatan mulai bermunculan, salah satunya dari proteksionisme ekonomi Amerika Serikay (AS).
CEO Broken Hill Proprietary (BHP), Mike Henry, menilai kebijakan proteksionisme AS di bawah presiden terpilih Donald Trump, termasuk tarif impor dan risiko perang dagang global, sebagai ancaman besar bagi perkembangan energi hijau. Henry mengatakan langkah Trump ini berpotensi memperlambat mobilisasi modal untuk pengembangan logam dan mineral yang dibutuhkan dalam transisi energi.
BHP yang berbasis di Australia merupakan pemilik tambang tembaga terbesar di dunia. Logam ini menjadi komponen kunci untuk teknologi seperti kabel listrik, turbin angin, dan panel surya. Namun, ancaman dari kebijakan proteksionisme AS membuat banyak negara enggan mengejar transisi energi secara agresif.
“Perlambatan ini menjadi tantangan besar, terutama di tengah rantai pasok yang sudah tertekan dan lambatnya pengembangan proyek energi bersih,” ujar Henry, dikutip dari Financial Times di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2024.
Transisi energi memang mencatat kemajuan signifikan. Kapasitas energi terbarukan meningkat lebih dari 60 persen pada 2023, rekor tertinggi dalam sejarah. Namun, pertumbuhan ini terhambat oleh suku bunga tinggi, masalah rantai pasok, dan kekhawatiran kebijakan baru Trump, termasuk janji tarif impor hingga 60 persen untuk produk dari China—pasar utama BHP.
“Pasokan logam dan mineral sangat penting, bukan hanya untuk transisi energi, tetapi juga untuk pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan standar hidup. Ini harus dipenuhi dengan biaya serendah mungkin dan dalam waktu sesingkat mungkin,” ujar Henry.
Henry menegaskan pentingnya logam seperti tembaga untuk mendukung pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan standar hidup yang lebih tinggi. BHP pun mengarahkan portofolionya pada tren masa depan dengan fokus utama pada tembaga. “Kami sudah memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia, tetapi komoditas ini begitu menarik hingga kami ingin terus bertumbuh,” katanya.
Salah satu langkah besar BHP adalah upaya akuisisi Anglo American senilai USD39 miliar (sekitar Rp620 triliun). Jika berhasil, penggabungan ini akan menguasai sepersepuluh produksi tembaga global. Meskipun gagal pada Mei 2024, periode pembatasan akuisisi kini berakhir sehingga membuka peluang bagi BHP untuk mencoba lagi. Namun, Henry menegaskan perusahaan tetap fokus pada peluang organik, seperti akuisisi bersama tambang tembaga Filo di Argentina.
Selain itu, BHP telah menginvestasikan USD11 miliar (sekitar Rp175 triliun) untuk tambang potash Jansen di Kanada, yang diproyeksikan menguasai 10 persen pasar global pupuk pada awal 2030-an.
Henry optimistis BHP mampu bertahan menghadapi proteksionisme AS. “Langkah-langkah ini buruk bagi ekonomi global dan komoditas, tetapi BHP lebih tangguh dibandingkan banyak perusahaan tambang lainnya,” katanya.
Operasi utama BHP di Australia, Kanada, dan Chile mendapat keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas dengan AS, memberikan keunggulan kompetitif.
Meski begitu, langkah Trump untuk mencabut subsidi energi hijau yang diterapkan Biden, termasuk penghapusan proyek angin lepas pantai, menjadi tantangan baru bagi sektor tambang. Henry melihat kebijakan seperti Inflation Reduction Act sebagai penyeimbang karena mampu menciptakan peluang di tengah transisi energi.
Namun, janji Trump untuk menghidupkan kembali industri bahan bakar fosil membuat jalan menuju energi hijau semakin berliku.
Strategi Energi Terbarukan di Indonesia
Sementara kebijakan proteksionisme AS memunculkan tantangan global, Indonesia terus memperkuat langkahnya menuju transisi energi hijau. Berbagai strategi telah dirancang untuk memastikan target ambisius emisi nol bersih bisa tercapai tepat waktu.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, mengatakan terdapat berbagai strategi untuk mencapai target pengembangan energi terbarukan dan emisi nol bersih (net zero emission/NZE).
Beberapa strategi tersebut mencakup penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis batu bara, percepatan pembangunan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi, penerapan jaringan pintar (smart grid), serta penggunaan teknologi bersih seperti carbon capture storage (CCS).
Dadan mengimbuhkan, transisi menuju energi bersih akan membantu Indonesia bergerak dari ekonomi berbasis karbon menuju ekonomi hijau. “Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, lebih dari 3.000 gigawatt, namun saat ini baru sekitar 0,3 persen atau 12,4 gigawatt yang dimanfaatkan,” katanya.
Untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, pemerintah telah merencanakan beberapa langkah. Pemerintah, misalnya, membangun sistem on-grid baru sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, serta mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, mengonversi PLTD menjadi energi terbarukan, mewajibkan penggunaan bahan bakar nabati, dan mengembangkan panas bumi serta energi terbarukan off-grid lainnya.
Guna memberikan kepastian hukum dan menarik lebih banyak investasi dalam sektor energi terbarukan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.(*)