KABARBURSA.COM – Dalam transisi menuju ekonomi hijau, sektor pariwisata dan industri tambang menjadi dua bidang yang dinilai paling siap dan memiliki potensi besar untuk beradaptasi.
Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, yang menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh kedua sektor ini dalam mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
"Sektor pariwisata adalah yang paling cepat beradaptasi karena sangat bergantung pada mobilitas manusia. Penggunaan energi terbarukan dalam operasional pariwisata bisa menjadi langkah awal menuju ekonomi hijau. Transisi ini bisa dimulai dari penggunaan listrik berbasis energi baru terbarukan di fasilitas pariwisata,” ujar Ferdy kepada Kabarbursa.com, Kamis, 31 Oktober 2024.
Selain sektor pariwisata, Ferdy menilai bahwa sektor tambang, khususnya perusahaan yang fokus pada hilirisasi, juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung transisi energi.
Ia mencontohkan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang telah menggunakan LNG pada beberapa smelternya, serta dorongan penggunaan energi terbarukan oleh perusahaan tambang lain dalam pengoperasian smelter tembaga dan nikel.
"Saya melihat perusahaan seperti Aman Mineral di Sumbawa Barat sudah mulai beralih ke energi biomassa. Mereka mendorong penggunaan sumber energi yang lebih berkelanjutan daripada batubara atau BBM," lanjut Ferdy.
Langkah transisi ini, menurut Ferdy, akan mendorong industri tambang untuk menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan upaya global menuju ekonomi hijau.
Hal ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga membangun citra positif bagi industri tambang di tengah meningkatnya kesadaran akan perlindungan lingkungan.
Ferdy menyatakan bahwa dukungan kebijakan dan regulasi akan mempercepat adaptasi sektor-sektor ini ke arah energi hijau dan berkelanjutan.
"Pemerintah harus memperkuat kebijakan untuk mendorong sektor-sektor strategis ini menuju transisi energi. Dengan langkah ini, Indonesia bisa mencapai target ekonomi hijau dan memainkan peran signifikan dalam upaya global mengatasi perubahan iklim," tutup Ferdy.
Prioritas Transisi Energi Berkeadilan
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyerukan prioritas transisi energi berkeadilan sebagai langkah penting untuk mendorong ekonomi berkelanjutan, terutama di daerah.
Menurut IESR, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang adil. Meski 33 provinsi di Indonesia telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), banyak rencana tersebut perlu ditinjau ulang setelah lima tahun sejak diluncurkan. Hingga 2022, hanya tujuh provinsi yang berhasil mencapai target bauran energi terbarukan, dengan rata-rata selisih 10 persen dari target.
Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, menyebutkan tantangan utama implementasi RUED adalah keterbatasan fiskal dan panjangnya proses perencanaan energi yang harus diselaraskan dengan pembangunan daerah. Penambahan kewenangan pengelolaan energi terbarukan melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2023 membuka peluang lebih besar bagi daerah, namun butuh dukungan kebijakan fiskal yang kuat agar optimal.
“Alokasi belanja program energi terbarukan di daerah masih rendah, rata-rata 18 persen. Ini menunjukkan upaya realisasi energi terbarukan masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik,” kata Martha dalam Lokakarya Media di Palembang, Selasa, 22 Oktober 2024.
Untuk mempercepat transisi energi, IESR merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah pusat perlu merancang kerangka kebijakan jangka panjang yang jelas dengan regulasi yang mendukung percepatan investasi energi terbarukan
Kedua, penguatan kualitas anggaran dan kebijakan fiskal-moneter dengan fokus pada energi bersih.
Ketiga, pelibatan aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam perencanaan serta implementasi transisi energi.
Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas, Dyah Perwitasari, menjelaskan transisi energi berkeadilan sudah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kebijakan ini bertujuan mendorong penerapan ekonomi hijau berbasis pembangunan rendah karbon.
“Energi adalah modal dasar transformasi ekonomi dan mendukung pembangunan di berbagai bidang. Dibutuhkan perencanaan yang holistik untuk memperkuat ketahanan energi,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Aryansyah Ahmad Sulaiman Soleh, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sumatera Selatan, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah. Sumatera Selatan memiliki potensi energi terbarukan 21.032 MW, namun baru 4,70 persen yang termanfaatkan pada 2023.
Untuk lima tahun ke depan, Sumsel berencana mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui survei dan studi kelayakan, peningkatan kapasitas PLTP, dan kerja sama internasional dalam pengembangan PLTS hingga 300 MW. “Sinergi antara pemerintah, akademisi, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci percepatan transisi energi di daerah,” kata Aryansyah. (*)