Tiongkok Kurangi 79,5 Persen Pembangunan PLTU Batu Bara

KABARBURSA.COM – Tiongkok dikabarkan mengurangi jumlah izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara hingga 79,5 persen di tahun 2024. Adapun hal itu terungkap berdasarkan studi yang dilakukan Greenpeace East Asia beberpa waktu lalu.

Dalam studinya, Greenpeace meninjau dokumen persetujuan proyek pembangunan PLTU untuk mengidentifikasi 14 proyek yang telah ditargetkan pemerintah Tiongkok dalam enam bulan pertama tahun 2024, dengan kapasitas gabungan sebesar 10,34 GW, penurunan 79,5 persen dari total persetujuan dalam 50,4 GW yang disetujui di semester pertama 2023.

Salah satu tren yang dinilai Greenpeace mengkhawatirkan yakni 71,4 persen dari persetujuan baru tahun 2024 adalah fasilitas PLTU batubara dengan kapasitas pembangkitan di atas 660 megawatt (MW), melanjutkan tren yang pada tahun 2023, yakni sebesar 70,73 persen proyek baru pada tahun 2023 berada di atas 1 GW.

Pimpinan Greenpeace East Asia, Gao Yuhe menuturkan, Tiongkok sejauh ini berangsur mengurangi penggunaan batubara sejak tahun 2024. Hal itu dilakukan seiring dengan perluasan pemanfaatan tenaga angin dan surya yang terus dilakukan Tiongkok.

“Sejak tahun 2022, kami melihat tren yang mengkhawatirkan dari peningkatan persetujuan batu bara meskipun pertumbuhan energi terbarukan seharusnya menggantikan batu bara. Kita sekarang mungkin melihat titik balik. Satu pertanyaan tetap ada di sini. Apakah provinsi-provinsi Tiongkok memperlambat persetujuan batubara karena mereka telah menyetujui begitu banyak proyek batubara selama periode rencana lima tahun ini? Atau apakah ini napas terakhir tenaga batu bara dalam transisi energi yang telah membuat batubara menjadi semakin tidak praktis?” kata Gao dalam keterangan tertulisnya. Minggu 25 Agustus 2024.

Diketahui, Mayoritas persetujuan batubara baru tahun 2024 berasal dari beberapa provinsi, termasuk 2 GW di Anhui, 2 GW di Jiangxi, dan 1,32 GW di Xinjiang. Selama tiga tahun berturut-turut, Anhui terus memberikan persetujuan batubara baru yang ekstensif, dengan menyetujui 19,18 GW dari Januari 2022 hingga Juni 2024.

“Fasilitas-fasilitas ini cukup besar. Fasilitas batubara tidak dapat dinyalakan dan dimatikan dengan cepat. Dan fasilitas-fasilitas besar khususnya tidak efisien dalam hal waktu, uang, atau total emisi. Hal ini agak bertentangan dengan tujuan penggunaan fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung periode permintaan energi puncak. Kami melihat tren positif dalam penurunan persetujuan baru. Namun persetujuan baru itu sendiri cukup memprihatinkan,” kata Gao.

Pada paruh pertama tahun 2024, total kapasitas batu bara Tiongkok sebesar 11,7 terawatt (TW), atau 11.700 GW, untuk pertama kalinya dilampaui oleh kapasitas tenaga angin dan matahari, yang pada akhir Juni mencapai 11,8 TW.

Kapasitas gabungan tenaga angin dan matahari pada akhir paruh pertama tahun 2024 mencapai 38,41 persen dari total kapasitas pembangkitan, sedangkan batu bara mencapai 38,08 persen.

Dari semua kapasitas baru yang tersambung ke jaringan listrik selama enam bulan pertama tahun 2024, tenaga angin dan matahari mencapai 84,2 persen dari semua kapasitas baru yang tersambung.

“Di tengah pertumbuhan tenaga angin dan tenaga surya yang pesat, menghubungkan sumber-sumber energi baru ini ke jaringan listrik lama dan ketinggalan zaman di Tiongkok masih menjadi rintangan. Setiap uang yang dihabiskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru seharusnya digunakan untuk meningkatkan konektivitas jaringan listrik terbarukan,” jelasnya.

Gao menilai, diperlukan waktu sekitar 20 bulan bagi PLTU batubara beroperasi jika pembangunannya tidak tertunda. Dia menilai, Tiongkok perlu mengembangkan solusi jaringan listrik pintar untuk mengurangi menuju ketahanan energi dan membuka jalan bagi transisi energi.

“Ini adalah solusi yang lebih cepat sekarang yang menciptakan kondisi untuk menurunkan risiko di kemudian hari,” kata Gao.

Bagaimana Nasib PLTU Indonesia?

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyusun peta jalan ‘suntik mati’ atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkap, saat ini tercatat 13 PLTU yang direncanakan pensiun dini dengan mempertimbangkan keekonomian dan gejolak kekurangan pasokan, hingga kenaikan harga listrik.

“Ada beberapa kriteria yang diatur misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu,” kata Dadan dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dadan menuturkan, pemerintah terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

“Kita sampai sekarang terus mencari dukungan. Dukungan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga,” jelasnya.

Dalam upaya menjalankan peta jalan pensiun dini PLTU, Dadan mengaku dukungan negara-negara internasional juga diperlukan, di mana pengurangan emisi karbon menjadi komitmen bersama.

Kendati begitu, Dadan tak mengungkap secara spesifik 13 PLTU yang ditargetkan pensiun dini. Adapun 13 PLTU itu memiliki kapasitas 4,8 GW yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).(*)