KABARBURSA.COM - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025, yang menetapkan alokasi dana bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, terdapat 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar yang sudah disusun.
Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, disepakati total belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menyebut alokasi tersebut telah melalui penyesuaian dengan arahan dari presiden terpilih.
“Ini adalah angka-angka terakhir setelah memperhitungkan hasil Raker Banggar dan arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ujar Isa, Selasa, 10 September 2024.
Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp69,26 triliun dibandingkan dengan belanja K/L 2024 yang tercatat sebesar Rp1.090,83 triliun. Isamengimbuhkan, kebijakan belanja K/L diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, investasi, dan pengarusutamaan gender.
Berikut adalah Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar Tahun 2025:
1. Kementerian Pertahanan: Rp166,26 triliun
2. Kepol: Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun
5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun
7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun
8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun
Prabowo dirumorkan akan menambah jumlah kementerian dan lembaga untuk mempermudah pelaksanaan janji-janji kampanye. Hal ini berpotensi mengakibatkan perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L. Salah satu kementerian yang disebut akan dibentuk adalah Kementerian Penerimaan Negara, yang diperkirakan merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan.
Dengan pembentukan kementerian baru ini, anggaran Kemenkeu yang mencapai Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi. Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan, telah mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan, yang akan memisahkan diri dari Kementerian PUPR.
Tidak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) serta Dana Investasi Nasional (DIN).
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Keponakan Prabowo ini juga mengisyaratkan bahwa pembentukan K/L baru tidak akan menimbulkan hambatan anggaran.
“Sudah dilakukan persiapan anggaran agar apa pun yang diputuskan oleh presiden terpilih dapat dijalankan,” ujar Thomas dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu, 11 September 2024.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pembentukan K/L baru sudah dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kepala Pusat Kebijakan APBN, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa anggaran bagi K/L baru akan berasal dari dana cadangan dalam APBN.
“Dana cadangan dialokasikan untuk mengantisipasi dinamika kelembagaan sehingga operasional pemerintahan tetap berjalan dan layanan publik dapat terus diberikan selama masa transisi pemerintahan,” jelas Wahyu, Selasa 10 September 2024.
Sebagai informasi, alokasi dana untuk ‘belanja lain-lain’ dalam APBN 2025 mencapai Rp631,8 triliun.
APBN Tertekan
Sementara Prabowo menghadapi tantangan besar dalam mewarisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi, beban anggaran negara di bawah kepemimpinannya juga diprediksi akan semakin berat. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah potensi tekanan terhadap APBN akibat penambahan personel di kabinet baru yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
Kata Bhima, alokasi belanja operasional birokrasi pemerintahan yang besar hingga Rp691 triliun di tahun 2025 akan semakin terbebani dengan penambahan kementerian baru. Sementara total belanja pegawai kementerian dan lembaga sendiri sebesar Rp285,8 triliun dengan belanja barang Rp405,2 triliun.
“Bisa dibayangkan penambahan nomenklatur kementerian baru bisa buat APBN tertekan,” kata Bhima kepada KabarBursa.com, Minggu, 15 September 2024.
Di sisi lain, Bhima menilai, penambahan APBN akan menjadi ancaman bagi program prioritas yang ditetapkan Prabowo ke depan. Menurutnya, akan lebih baik melakukan peleburan kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi serupa.
“Banyak program seperti makan siang gratis, melanjutkan mega proyek bisa tidak jalan. Buat apa menambah kementerian baru? Harusnya kan menggabungkan kementerian yang ada, agar hemat belanja birokrasinya,” katanya.
Simulasi Kementerian
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada penetapan jumlah kabinet untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun dia mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam simulasi penambahan kementerian.
“Jadi begini, soal berapa jumlah menteri di kabinet (Prabowo-Gibran) mendatang, sampai sekarang ini masih kita simulasikan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Dasco menegaskan, penambahan kementerian tak terlepas dari janji kampanye Prabowo dalam mengoptimalkan kerja untuk mencapai Asta Cita program yang telah dicanangkan. Dia pun tak menyebut jumlah pasti lantaran masih dalam simulasi.
“Sehingga jumlah (kabinet) itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR RI ini juga belum dapat memastikan, penambahan kabinet dilakukan dengan skema pemisahan kerja kementerian atau tidak. Karenanya, Dasco menyatakan belum dapat memberikan skema kabinet yang tengah dirancangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadailia menyatakan dirinya tak ambil pusing dengan kabar penambahan kabinet di era Prabowo-Gibran mendatang. Menurutnya, susunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo ke depan sebagai presiden terpilih.
Kendati begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengaku tak masalah jika kabar penambahan kabinet benar terjadi. Menurutnya, penambahan jumlah kabinet juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di era Prabowo kelak.
“Enggk apa-apa kalau dianggap kebutuhan, kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok,” kata Bahlil kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Bahlil pun enggan berkomentar lebih jauh ihwal kabar penambahan kabinet di era Prabowo kelak. Kendati demikian, dia meyakini susun kabinet di pemerintahan mendatang sesuai dengan kajian yang matang.
“Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan,” pungkas Dasco.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.