KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa sekitar 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara (IKN) masih bermasalah.
Kata AHY, saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.068 hektare Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan.
Adapun peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaiaan masalah ialah menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.
“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya. Apa yang diharapkan masyarakat, tentu negara juga ada keterbatasannya, termasuk pemerintah harus menjaga koridor yang ada,” ucap AHY dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Agustus 2024.
Ia memastikan pihaknya akan mengawal permasalahan ini. Putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, informasi terkait progres dari permasalahan tersebut dirinya bisa menanyakan langsung kepada Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala otorita IKN, Raja Juli Antoni.
“Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus,” kata AHY.
Lebih lanjut AHY mengatakan, kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di IKN. Namun memang dirinya tak memungkiri kalau dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah ini kerap ditemui sejumlah tantangan.
“Kami harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah. Tentu ini tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah clean and clear, itu bisa segera digerakkan untuk investasi,” jelasnya.
Menurut AHY, upaya untuk menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.
“Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini,” pungkasnya.
Negara Sudah Gelontorkan Rp11,2 Triliun untuk IKN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggaran tersebut berasal dari pagu yang disiapkan sebesar Rp42,5 triliun khusus untuk tahun ini.
“Jadi yang baru dicairkan Rp11,2 triliun, dari pagu Rp42,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi Agustus 2024 di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Meskipun hingga Juli 2024 baru cair Rp11,2 triliun, Sri Mulyani optimis bahwa serapan anggaran akan meningkat drastis pada Kuartal III dan IV 2024.
“Bukan berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, nanti akselerasi pencairan biasanya terjadi pada Kuartal III atau terakhir,” tuturnya.
Sri Mulyani menyatakan dirinya puasa terhadap perkembangan pembangunan IKN setelah melakukan kunjungan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri sidang kabinet perdana.
“Progresnya sangat luar biasa dibandingkan kunjungan terakhir saya. Istana yang sebelumnya hanya berupakan sayap Garuda, sekarang sudah berfungsi,” tuturnya.
Selain itu, hingga Juli 2024, pemerintah juga telah menggelontorkan sebesar Rp872 triliun, atau setara dengan 74,5 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.170,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai macam program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan operasional sekolah.
“Sebanyak 74,5 persen dari Rp1.179 triliun yang sudah dibelanjakan, baik dari pusar maupun BUN (Bendahara Umum Negara), langsung dinikmati oleh masyarakat,” paparnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui, banyak masyarakat yang tidak menyadari apa yang mereka rasakan berasal dari APBN.
Untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan Rp17,7 triliun dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memberikan subsidi energi seperti elpiji 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau pagi ini Anda menggunakan elpiji 3 kilogram, itu dari kita. Listrik untuk charge telepon juga disubsidi. Atau, jika Anda ke sini naik ojek online atau kendaraan pribadi yang menggunakan Pertalite atau diesel, itu juga menikmati subsidi dari kita. Jadi, ke manapun Anda pergi, APBN mendukung masyarakat,” ucap Sri Mulyani.
Dia juga menekankan bahwa anggaran tersebut juga langsung dinikmati oleh para pelajar Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan operasional untuk perguruan tinggi.
“Itu semua bisa berjalan karena APBN. Selain gaji, ada biaya operasioonal sekolah dan perguruan tinggi negeri. Infrastruktur yang kita bangun juga dinikmati masyarakat, seperti jalan raya dan irigasi. Jadi, pada dasarnya Rp872,8 triliun, hampir 3/4 dari belanja pemerintah, semuanya untuk masyarakat,” pungkas Sri Mulyani. (*)