KABARBURSA.COM – Pemerintah tengah menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk penyediaan rumah subsidi bagi pengemudi online. Penyediaan rumah tersebut dianggap penting dan menjadi bagian dari program pembangunan 3 juta rumah pemerintah.
Menanggapi ini, anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan program ini.
“Kami tentu mendukung program rumah subsidi untuk pengemudi online. Kendati demikian kami meminta program ini dilakukan secara transparan baik di level kerjasama dengan pihak ketiga maupun kriteria pengemudi online yang berhak mendapatkan rumah bersubsidi,” ujar Sudjatmiko, kepada media di Jakarta, Sabtu, 12 April 2025
Ia menyebut bahwa pengemudi online termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Banyak di antaranya yang penghasilannya kerap di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan belum memiliki hunian layak.
“Jika ada bantuan pemerintah dalam penyediaan rumah bersubsidi, ini tentunya akan membantu mereka,” katanya.
Adapun sebanyak 2.000 unit rumah subsidi direncanakan akan dialokasikan bagi pengemudi ojek online, dengan pembagian 1.000 unit untuk pengemudi roda dua dan sisanya untuk pengemudi roda empat. Kelompok ini dinilai memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemberian rumah subsidi kepada pengemudi ojek online harus tepat sasaran, transparan dan melalui mekanisme serta ketentuan yang telah disepakati bersama,” tegas Sudjatmiko.
Pria yang akrab disapa Miko ini meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman merumuskan kebijakan secara matang dan detail sebelum memberikan rumah subsidi kepada pengemudi online. Salah satunya tentang kriteria pengemudi online yang berhak mendapat subsidi rumah.
“Harus jelas kriterianya, seperti tingkat kinerja, kepastian belum memiliki rumah, hingga kemampuan membayar cicilan semuanya harus jelas,” katanya.
Miko menekankan bahwa rumah subsidi yang disalurkan kepada pengemudi online harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari kualitas konstruksi, kemudahan akses, hingga ketersediaan fasilitas umum dan sosial.
“Jangan karena rumah subsidi, pembangunan rumah asal-asalan serta kualitasnya jug tidak bagus. Kami minta agar rumah subsidi adalah rumah layak huni dan nyaman untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya lagi.
Para pengemudi ojek online yang berhak mendapat rumah subsidi, kata Miko juga harus mendapatkan informasi lengkap dan detail terkait rumah yang akan ditempati. Misalnya besaran cicilan rumah, mekanisme pembayaran cicilan, hingga detail rumah.
"Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Semuanya harus sama-sama transparan agar target pemberian rumah bersubsidi ini tepat sasaran dan menguntungkan semua pihak,” katanya.
Untuk diketahui sejak 20 Oktober 2024 hingga 8 April 2025, telah terbangun 142.226 unit rumah, dengan 100.021 unit di antaranya telah terbit Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sejak 1 Januari 2025.
Ribuan Rumah Subsidi buat Kelompok Masyarakat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan.
Ia memastikan rumah bagi wartawan memiliki kualitas yang baik. Ia tak ingin ada kasus rumah subsidi yang baru setahun ditempati, tetapi sudah mengalami kerusakan seperti ubin yang naik atau dinding retak.
"Yang belum setahun, sudah ubinnya naik, retak-retak, kasihan kan. Nanti wartawan juga begitu. Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 unit," ujar Ara kepada awak media usai menghadiri open house Menteri Investasi dna Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta,
Selain profesi wartawan, Ara juga menyebut jika saat ini pemerintah telah mengalokasikan kuota perumahan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani dan nelayan masing masing 20.000 unit, buruh 20.000 unit, kemudian tenaga migran 20.000 unit serta tenaga kesehatan 30.000 unit yang mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.
Selain itu, dialokasikan juga 5.000 unit untuk TNI-AD dan 14.500 unit bagi kepolisian. Total kuota rumah subsidi yang telah disiapkan mencapai 220.000 unit.
Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.
Ketua Umum REI Joko Suranto, menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya akan mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.
“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang telah diputuskan. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya.
Meskipun begitu, lanjut Joko, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.
Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.
Berdasarkan rincian Joko, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam dua bulan saja.
BTN Guyur Dana Rp3,4 Triliun
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menghadirkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara BTN dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa program ini bertujuan membantu para pendidik mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Ia juga mengusulkan agar cakupan penerima diperluas di masa mendatang.
"Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar," ujar Nixon dalam keterangan resmi, Rabu 26 Maret 2025.
Pada 2025, BTN menargetkan dapat menyalurkan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru di seluruh Indonesia. Program ini menyasar berbagai kategori guru, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, serta guru swasta yang memenuhi syarat sebagai penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Mekanisme pembiayaan yang digunakan mengikuti skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS, sementara guru PNS akan menggunakan KPR Tapera. Dalam skema ini, guru yang menjadi penerima manfaat akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti suku bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman hingga 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” jelas Nixon.(*)