KABARBURSA.COM — Berjalan di balik gegap gempita rencana peluncuran serentak Program Makan Bergizi Gratis pada awal 2026, DPR mulai menarik rem agar euforia tidak mendahului kesiapan di lapangan. Program yang menyasar puluhan juta anak sekolah itu dinilai tak cukup hanya ditopang angka dan target besar, melainkan harus berdiri di atas fondasi layanan yang benar-benar siap dan aman.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi MBG, terutama setelah sepanjang 2025 pemerintah mengebut pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Menurut dia, kerja besar membangun infrastruktur harus diikuti dengan penguatan kualitas layanan sebelum program dijalankan serentak pada 8 Januari 2026.
“Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, sekitar 55 juta anak dan kelompok sasaran lainnya, maka kesiapan layanan di tingkat SPPG menjadi kunci keberhasilan MBG. Program ini bukan hanya soal skala, tetapi juga soal mutu dan keamanan pangan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com di Jakarta, Rabu 7 Januari.
Ia mengakui pembangunan lebih dari 19 ribu SPPG sepanjang 2025 merupakan lompatan besar yang patut diapresiasi. Namun, menurut Netty, tantangan sesungguhnya justru muncul ketika seluruh unit itu harus beroperasi secara bersamaan dengan standar layanan yang sama di berbagai daerah.
“Ketika program dijalankan serentak, yang paling penting adalah memastikan setiap SPPG benar-benar siap secara operasional mulai dari kebersihan dapur, kualitas menu, kesiapan SDM, hingga mekanisme distribusi yang aman dan tepat sasaran,” jelasnya.
Netty menilai fase implementasi nasional tidak boleh diwarnai kelonggaran standar. MBG, kata dia, menyentuh langsung kesehatan anak dan kelompok rentan, sehingga kesalahan kecil di lapangan bisa berdampak luas. Karena itu, penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan tujuan program tercapai secara optimal. DPR, khususnya Komisi IX, siap menjalankan fungsi pengawalan agar pelaksanaan MBG berjalan akuntabel dan berkelanjutan,” kata Netty.
Di tengah sorotan terhadap standar layanan, Netty juga menyinggung praktik adaptasi MBG di wilayah terdampak bencana, di mana distribusi makanan dialihkan untuk kebutuhan pengungsi. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak kaku dan mampu menjawab kondisi darurat di lapangan.
“Ini menunjukkan MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting. Ke depan, pendekatan adaptif seperti ini perlu terus diperkuat dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah,” katanya.
Kesiapan Dapur Gizi
Menjelang hitung mundur pelaksanaan kembali Program Makan Bergizi Gratis di sekolah, Badan Gizi Nasional mulai menaikkan nada kewaspadaan. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diminta memastikan kesiapan penuh sebelum program dijalankan serentak pada 8 Januari 2026.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menegaskan kesiapan SPPG menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai rencana. Menurut dia, hingga saat ini tidak ada perubahan agenda yang telah ditetapkan pemerintah. “SPPG harus siap,” kata Nanik, dikutip dari Antara.
Ia memastikan jadwal pelaksanaan MBG tahun 2026 bagi siswa sekolah masih mengacu pada keputusan yang telah diumumkan pada akhir Desember 2025. Tidak ada penyesuaian atau penundaan yang direncanakan. “Belum ada perubahan, masih sesuai jadwal,” ujar dia.
Sepanjang 2025, Badan Gizi Nasional mencatat telah membangun 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai tulang punggung program MBG. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari skala kecil sebelum diperluas secara nasional.
Pada fase awal, BGN hanya mengoperasikan 190 SPPG sebagai proyek percontohan untuk membangun fondasi layanan. Jumlah itu kemudian berkembang pesat hingga akhir tahun, dan kini menjadi modal utama pelaksanaan MBG pada 2026.
Mulai 8 Januari 2026, Program Makan Bergizi Gratis akan kembali dijalankan secara serentak di berbagai daerah dan ditargetkan menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.
Selain menyasar sekolah, pelaksanaan MBG juga menunjukkan fleksibilitas di wilayah terdampak bencana. Di daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, distribusi program dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya membantu pemenuhan gizi di situasi darurat, tetapi juga tetap menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan fondasi yang telah dibangun sepanjang 2025, pemerintah berharap MBG 2026 dapat berjalan serentak tanpa mengorbankan kualitas layanan di lapangan.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.