Amran Klaim Modernisasi Pertanian Tekan Ongkos Tani 50 Persen, NTP Tertinggi 33 Tahun

KABARBURSA.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan modernisasi pertanian sebagai kunci lonjakan produksi pangan nasional di tengah tekanan perubahan iklim dan target swasembada yang dipercepat. Transformasi dari pola tradisional menuju mekanisasi disebut mampu memangkas biaya produksi hingga separuh sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani.

Di hadapan pelaku usaha dan pejabat kabinet dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026, Amran memaparkan pergeseran cara bertani sebagai fondasi utama lompatan produksi.

"Transformasi dari pertanian tradisional menuju modern… yang dulunya satu hektare dikerjakan 25 orang, sekarang bisa satu orang. Bahkan 25 hektare bisa satu hari dengan menggunakan drone,” ujarnya.

Modernisasi yang dimaksud mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian, combine harvester, pompanisasi saat kekeringan, hingga digitalisasi pola tanam. Dampaknya, indeks pertanaman yang sebelumnya hanya sekali panen dalam setahun diklaim meningkat menjadi tiga kali. “Tujuannya apa? Menurunkan biaya 50 persen dan meningkatkan output 100 persen,” kata Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan slide transformasi pertanian dari tradisional ke modern dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026. Dalam paparannya, modernisasi melalui mekanisasi dan teknologi diklaim mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan output sampai 100 persen. Foto: Alpin Pulungan/KabarBursa.

Efisiensi biaya produksi itu, menurut dia, berkelindan dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Desember 2025 mencapai 125,35—level tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Angka tersebut kerap dipakai pemerintah sebagai indikator peningkatan kesejahteraan petani karena mencerminkan perbandingan antara harga yang diterima dan dibayar petani.

“NTP kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini hasil kerja kita semua,” ujarnya.

Namun, capaian itu tidak berdiri sendiri. Amran menyebut modernisasi berjalan bersamaan dengan deregulasi besar-besaran di internal Kementerian Pertanian serta perombakan struktur birokrasi. Sebanyak 547 regulasi dicabut untuk mempercepat pengambilan keputusan, sementara 248 pejabat mengalami demosi, promosi, hingga pemberhentian.

Langkah tersebut, kata dia, membuat distribusi pupuk yang sebelumnya berlapis menjadi lebih ringkas. “Dulu pupuk harus tanda tangan 12 menteri, 38 gubernur, 514 bupati dan wali kota, diatur 145 regulasi. Sekarang dari Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, ke petani. Hanya tiga tahap,” ujar Amran.

Dampaknya diklaim langsung terasa pada ongkos produksi. Setelah deregulasi sektor pupuk, biaya pupuk disebut turun 20 persen dengan tambahan volume 700 ribu ton tanpa menambah anggaran. Di saat yang sama, pemerintah mengalihkan belanja perjalanan dinas, seminar, dan rapat hotel untuk pembelian pompa air guna menghadapi El Nino. Kebijakan yang sempat menuai kritik itu disebut mampu menambah produksi 2–3 juta ton.

“Ada yang bilang waktu itu menteri ini mungkin gila, kok beli pompa. Tapi hasilnya kita bisa melompat,” kata Amran.

Data yang dipaparkan Kementerian Pertanian juga menunjukkan produksi beras nasional disebut mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dengan stok pemerintah 4,2 juta ton. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi sejauh ini, meski secara metodologi masih memerlukan pembandingan dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam paparannya, Amran juga menyinggung bahwa lonjakan produksi terjadi saat Indonesia menghadapi El Nino yang disebut sebagai yang terberat sepanjang sejarah. Target swasembada yang semula empat tahun bahkan dipercepat menjadi satu tahun. “Tekanannya luar biasa, tetapi dengan deregulasi dan modernisasi kita bisa capai,” ujarnya.

Selain produksi, modernisasi disebut berdampak pada perdagangan sektor pertanian. Ekspor produk pertanian diklaim naik Rp158,38 triliun sepanjang 2025, sementara impor turun Rp34,08 triliun. Untuk komoditas jagung pakan, pemerintah bahkan menyebut impor sudah nol.

Di level global, Amran menilai peningkatan produksi beras Indonesia turut berkontribusi pada penurunan harga beras dunia karena berkurangnya volume impor dari salah satu pembeli terbesar.

Meski demikian, sejumlah catatan struktural masih membayangi. Kapasitas gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton dinilai belum sebanding dengan lonjakan produksi, sementara kebutuhan tambahan anggaran untuk penyimpanan mulai disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

“Sekarang kita sudah sewa gudang satu juta ton. Tiga bulan ke depan produksi kita bisa enam juta ton, sementara kapasitas gudang hanya tiga juta ton,” kata Amran.

Ke depan, modernisasi pertanian juga diarahkan untuk menopang hilirisasi komoditas strategis. Kelapa dan gambir disebut memiliki potensi nilai tambah hingga ribuan triliun rupiah jika tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah. “Nah ini yang kita dorong, hilirisasi. Bisa membuka lapangan kerja lima juta orang dan mendorong pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujarnya.

Dengan narasi lompatan produksi, efisiensi biaya, dan kenaikan kesejahteraan petani, modernisasi pertanian menjadi salah satu proyek besar pemerintah dalam mengejar swasembada pangan. Tantangannya kini bukan hanya menjaga konsistensi produksi, tetapi juga memastikan akurasi data, kesiapan infrastruktur pascapanen, serta keberlanjutan anggaran di tengah tekanan fiskal.(*)