KABARBURSA.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun untuk tahun 2025. Dengan tambahan ini, Pagu Anggaran Penyesuaian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp31,45 triliun di tahun depan, dari sebelumnya Rp24,76 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan strategis di enam unit Eselon I.
“Tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan, pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (infrastructure maintanence and operation-IMO), serta keperintisan dan kegiatan strategis lainnya,” ujar Menhub dalam keterangan resmi dilansir laman Kemenhub, Sabtu, 21 September 2024.
Adapun rincian alokasi penambahan anggaran pada tiap Eselon I antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp1,68 triliun, untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan jalan perintis, angkutan perkotaan, angkutan antarmoda, angkutan barang perintis, serta angkutan penyeberangan perintis.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp3,32 triliun, untuk layanan perintis, subsidi angkutan motor melalui kereta api, serta pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO).
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,47 triliun, untuk kegiatan keperintisan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat Bandar Udara Khusus VVIP IKN.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp133,3 miliar, untuk kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, serta pelayanan angkutan Lebaran, Natal, dan tahun baru.
Kemudian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp61,12 miliar, untuk kegiatan subsidi angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, penyediaan angkutan umum dengan skema Buy The Service, pengadaan dan pemasangan marka jalan di ruas jalan nasional, serta operasional terminal tipe A.
Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp8,19 miliar, untuk kegiatan tinjauan dokumen naskah akademis Sistranas, analisis kebijakan jaringan lintas angkutan barang yang berkeselamatan, serta evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya dan beracun.
Selain itu, penambahan anggaran juga digunakan untuk program padat karya dengan angka sementara sekitar Rp69,25 miliar untuk penyerapan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 32.576 orang.
Adapun jenis kegiatan program padat karya antara lain pembuatan, pembersihan, dan normalisasi saluran drainase, rehabilitasi bangunan dengan tingkat kerusakan ringan, pengecatan dan pembersihan gedung kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi, serta kegiatan lainnya tanpa keahlian.
“Meskipun tambahan yang diterima belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas kami, kami akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan,” kata Menhub.
Sebelumnya, Kemenhub menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 sebesar Rp80,63 triliun. Melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Anggaran 2025, Kemenhub memperoleh pagu sebesar Rp24,76 triliun, sehingga terdapat gap sebesar Rp55,87 triliun.
Kemudian, Kemenhub menyampaikan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp7,68 triliun, yang akhirnya disetujui penambahan sebesar Rp6,69 triliun.
DPR Soroti Anggaran Kemenhub
Komisi V DPR RI menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp18,71 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.
Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak penurunan ini. Menurut dia, penurunan ini menyebabkan sejumlah program prioritas tidak mendapat alokasi anggaran.
“Ini agak suram, RAPBN-nya bertambah jadi Rp3.613 Triliun, tapi anggaran kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kementerian Perhubungan turun signifikan,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 September 2024.
Sigit mengatakan dalam RAPBN 2025, anggaran Kementerian Perhubungan hanya sebesar Rp24,76 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp43,47 triliun pada tahun 2024.
Akibatnya, beberapa program penting seperti fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, layanan bus sekolah, serta pemeliharaan dan operasional kereta api dengan nilai total Rp2,1 triliun tidak dianggarkan.
Sigit menyoroti penurunan anggaran ini berimplikasi serius terhadap keselamatan dan keandalan aset negara, khususnya dalam sektor transportasi kereta api. “Penurunan anggaran ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena program prioritas yang seharusnya mendukung keselamatan perjalanan kereta dan keandalan aset negara masih kurang Rp7,686 triliun,” katanya.
Ia berharap Komisi V DPR RI bersama Badan Anggaran dapat memperjuangkan peningkatan pagu anggaran untuk Kementerian Perhubungan agar program prioritas dapat terlaksana dengan baik. Sigit juga menambahkan backlog anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp55,87 triliun, mengingat kebutuhan anggaran sebesar Rp80,638 triliun hanya dianggarkan Rp24,765 triliun dalam RAPBN 2025.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4,77 triliun, belanja barang operasional Rp4,59 triliun, dan belanja barang non-operasional sebesar Rp15,4 triliun. Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah Rp4,78 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp10,38 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp4,4 triliun, serta Direktorat Jenderal Kereta Api mendapat Rp1,66 triliun. (*)