KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Penyediaan Tenaga Listrik (RUU PTL).
“Saat ini juga sedang dalam proses membuat RUU PTL,” kata Darmawan dalam peresmian PLTGU yang disiarkan secara daring, Jumat 30 Agustus 2024.
Dia ungkapkan, salah satu poin penting dalam RUU PTL ini adalah prediksi adanya peningkatan permintaan energi di Indonesia yang jauh melampaui estimasi sebelumnya, dengan penambahan kapasitas antara 5 hingga 7 gigawatt di atas prediksi awal.
“Ada berita yang luar biasa, akan ada penambahan demand yang di atas prediksi sebelumnya, antara 5 sampai 7 gigawat di atas prediksi yang sebelumnya,” ujar Darmawan.
Selain itu, Darmawan juga menyoroti adanya disrupsi teknologi yang signifikan, terutama terkait dengan penurunan biaya komponen energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
“Kemudian ada disruption of technology yaitu penurunan cost dari komponen renewable energy maupun batre energi storage sistem,” tuturnya.
Perubahan ini diharapkan bisa mengubah kerangka berpikir dan mempercepat transisi energi dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan.
Menurut Darmawan, dengan penyesuaian ini, percepatan transisi energi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Adapun RUU PTL yang baru akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung transformasi energi di Indonesia, sekaligus merespons tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi terbaru.
“Sehingga dengan adanya pergeseran ini semua ada perubahan kerangka berpikir, maka percepatan dari transisi energi bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari mengatakan bahwa pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat mempercepat transisi energi di Indonesia.
“RUU EBET merupakan salah satu piranti yang bisa mempercepat adanya transisi energi yang ada di Indonesia,” kata Ratna Juwita, Senin, 26 Agustus 2024.
Menurut Ratna, RUU EBET penting untuk segera disahkan guna menjadi payung hukum dalam proses pengembangan serta pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan.
Kata dia, DPR akan mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan.
“Sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan, mulai dari RUU PTL juga sudah dimasukkan terkait transisi energi,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Ratna, proses pembahasan RUU EBET dalam tahap pembicaraan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Adapun DIM tersebut telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI pada November 2023.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pokok-pokok substansi dalam DIM RUU EBET terdiri dari 14 poin, di antaranya tentang transisi energi dan peta jalan.
Menteri ESDM waktu itu, Arifin Tasrif, menyebut bahwa pemerintah telah menyepakati pengaturan transisi energi dan peta jalan, namun dengan penyesuaian urutan substansi, dimulai dari target bauran energi yang mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional (KEN), peta jalan dalam transisi energi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang, serta implementasi dari transisi energi tersebut.
RUU EBET telah disampaikan oleh DPR kepada pemerintah pada 14 Juni 2022. RUU EBET merupakan RUU inisiatif DPR yang menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022.
PLTGU Tambak Lorok Blok 3 Selesai Dibangun
PT Hutama Karya (Persero) telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Blok 3 pada Juni 2024.
Pembangkit listrik ini, yang memiliki kapasitas 779 Megawatt (MW) ini diharapkan dapat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan rampungnya proyek ini memperkuat portofolio perusahaan dalam proyek Engineering, Procurement & Construction (EPC).
“Penyelesaian proyek ini menambah rekam jejak Hutama Karya dalam menggarap proyek-proyek EPC,” kata Adjib dalam keterangannya, Jumat, 30 Agustus 2024.
Sebagai informasi, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 adalah proyek yang dimiliki oleh anak perusahaan PT PLN (Persero), yaitu PT PLN Indonesia Power. Proyek ini merupakan hasil kerja sama operasi antara Hutama Karya dengan General Electric (GE) dan Marubeni Corporation (MC).
Dikerjakan sejak 2017 dengan investasi sebesar Rp4,8 triliun, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 menjadi pembangkit listrik pertama di Asia Pasifik yang menggunakan teknologi turbin gas HA (High efficiency Air cooled).
Adjib menjelaskan, bahwa teknologi ini memungkinkan efisiensi energi yang optimal dengan kombinasi pembangkit tenaga gas dan uap yang sudah sesuai dengan standar manajemen kualitas lingkungan internasional. Namun, penyelesaian proyek ini tidak lepas dari tantangan, terutama karena area proyek yang berada di Pelabuhan Tanjung Emas yang sering kali mengalami banjir rob. Selain itu, proyek ini juga harus melewati masa sulit akibat di masa pandemi COVID-19.
Sebelum dioperasikan, pembangkit listrik ini rencananya akan diresmikan oleh Direktur Utama PLN.
Selain PLTGU Tambak Lorok Blok 3, Hutama Karya juga telah mengantongi portofolio proyek pembangkit listrik lainnya sejak tahun 2010. Beberapa proyek tersebut antara lain PLTM Parmonangan 2 dengan kapasitas 2×5 MW di Sumatera Utara, PLTM Gunung Wugul dengan kapasitas 2×1,5 MW di Jawa Barat, dan PLTM Harjosari dengan kapasitas 3×3,3 MW di Jawa Tengah.
Tak hanya itu, Hutama Karya juga terlibat dalam beberapa proyek besar pembangkit listrik lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya dengan kapasitas 2×1000 MW di Cilegon (Banten), PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas Add on 650 MW di Bekasi (Jawa Barat), dan PLTU Grati di Pasuruan, Jawa Timur. (*)