KABARBURSA.COM - Badan Gizi Nasional menargetkan program makan siang bergizi akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyasar 15 juta penerima pada tahap awal. Program yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Minimal 15 juta penerima. Kami punya data sendiri,” kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024.
Meski program ini sudah memiliki target penerima dan alokasi anggaran, Badan Gizi Nasional masih mematangkan persiapan teknisnya. Saat ini, lembaga tersebut tengah menyelesaikan sejumlah dokumen penting, termasuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja (renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga rencana strategis (renstra).
“Kalau sudah selesai, sudah masuk dalam UU APBN (2025) baru kita jelaskan. Sekarang baru menyelesaikan SOTK, sedang menunggu analisis dari Kemenpan-RB, mudah-mudahan selesai minggu ini,” jelas Dadan.
Dalam tahap pengawasan, pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan program ini berjalan dengan baik. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan peran BPKP diperlukan dari hulu ke hilir untuk mengawasi program ini.
“Mulai dari proses suplainya, pengadaannya, suplai bahan bakunya, sampai dengan pelaksanaannya. Karena BPK baru turun di akhir setelah pelaksanaan program selesai,” jelas Kamrussamad.
Ia juga mengungkapkan pada tahun pertama implementasi, akan dibangun 100 dapur percontohan di 313 Komando Distrik Militer (Kodim) sebagai bagian dari pelaksanaan program. Pemerintah akan melibatkan petani lokal untuk menyuplai bahan pangan, dan koperasi akan bertindak sebagai aggregator bagi para petani di wilayah tersebut.
Program Prioritas
Makan siang bergizi merupakan program prioritas yang telah dianggarkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui partisipasi usaha menengah kecil.
“Pemberian makanan bergizi pada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan sehingga terwujud SDM unggul, dan sekaligus juga menggerakkan perekonomian daerah melalui usaha menengah kecil yang berpartisipasi dalam kegiatan belanja sektor pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN 2025 di Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2024.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, dengan salah satu kebijakan prioritasnya adalah percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. Sri Mulyani menegaskan penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen di 2023 perlu terus diakselerasi, terutama melalui program-program berbasis kewilayahan yang fokus pada intervensi pada seribu hari pertama kehidupan.
“Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Demokrat dan PKS mengenai program makanan bergizi gratis, yang harus juga menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita, yang diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, kecerdasan anak, dan pencegahan stunting,” ujar Sri Mulyani.
Komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang telah dilakukan pada tahun ini akan terus diperkuat pada 2025. Hal ini termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan yang didukung oleh alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun.
Sri Mulyani menekankan perlindungan sosial harus mencakup seluruh siklus kehidupan, termasuk memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak-anak untuk memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup sejak dini.
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah optimistis program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Tak Untungkan UMKM
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia menyoroti adanya persyaratan ketat dalam pengadaan bahan pangan untuk program tersebut, yang menurutnya sulit dipenuhi oleh peternak atau pengusaha kecil.
“Program ini sebenarnya sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Namun, saya khawatir bahwa di lapangan, persyaratan yang ditetapkan justru tidak menghidupkan UMKM kita. Misalnya, dalam hal pengadaan daging ayam, persyaratannya sangat ketat dan hampir mustahil dipenuhi oleh peternak mandiri kita,” ujar Slamet dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.
Slamet menilai persyaratan tersebut akan membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan integrator atau konglomerasi besar untuk mendominasi pengadaan bahan pangan dalam program ini. “Jika persyaratan ini tidak ditinjau ulang, maka yang paling diuntungkan dari program ini adalah integrator besar, bukan petani atau UMKM kita. Ini tentu sangat disayangkan,” katanya.