KABARBURSA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku akan membongkar praktik illegal mining atau tambang ilegal yang marak terjadi di sejumlah kawasan pertambangan. Namun, Bahlil akan membongkarnya dalam forum diskusi yang tertutup. Hal itu dia ungkap dalam rapat kerja Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
“Kita akan membuat forum diskusi, FGD, yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup. Saya akan bongkar saja, nggak apa-apa. Karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu,” kata Bahlil dalam rapat.
Meski begitu, Bahlil meminta DPR RI juga sepakat menjadikan illegal mining sebagai konsensus dalam memperbaiki tata kelola pertambangan. Menurutnya, kesepakatan itu perlu untuk mewujudkan perubahan terhadap negara.
“Illegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini (Kementerian ESDM) dan bapak/ibu semua (DPR RI) dan aparat,” tegasnya.
Adapun komitmen tersebut Bahlil ungkap menyusul sejumlah pekerjaan rumah di sektor ESDM yang dititipkan DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Willy Midel Yoseph, menyebut praktek illegal mining seolah-olah membuat negara kalah dengan para mafia pertambangan.
“Terutama memberantas illegal mining yang begitu luar biasa saat ini. Seolah-olah negara ini kalah dengan ilegal ini,” kata Willy.
Willy meyakini, kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM bisa memberantas illegal mining. Dia mengungkap, praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup signifikan.
“Di samping materi, dan tentu juga kita melihat kerusakan lingkungan. Maka untuk itu, salah satu tugas yang menurut kami cukup berat adalah bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurani illegal mining yang tersebar di seluruh Nusantara ini,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, dalam menangani illegal mining Kementerian ESDM telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menumpas praktik tersebut. Berdasar hasil pemetaan di akhir tahun 2023, Kementerian ESDM telah identifikasi praktik penambangan tanpa izin (PETI) di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
PR Bahlil di Kementerian ESDM
Selain diminta memberantas illegal mining, DPR RI juga memberi sejumlah pekerjaan rumah yang diharapkan dapat dituntaskan Bahlil dalam jangka waktu kurang dari dua bulan hingga berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Maju.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti, menitipkan persoalan lifting minyak yang terus mengalami penurunan. Dia menyebut, lifting yang dilakukan selalu tidak tepat sasaran.
Padahal, kata Roro, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerap menggaungkan target lifting yang besar, yakni 1 juta barel per hari tahun 2030. Sementara menurut data yang dia ungkpa, lifting masih berada di kisaran 605 ribu barel per hari dari target 660 ribu barel per hari tahun lalu.
“Dan tahun ini kita masih jauh lagi, Pak. Jadi nominalnya itu berada di 576 ribu barel per day dengan target 635 ribu barel per day. Nah ini harus di revisi ulang apakah betul target 1 juta barel ini memungkan,” ungkapnya.
Selain itu, Roro juga menitipkan pekerjaan rumah terkait transisi energi. Dia menilai, transisi energi bisa terus dipacu Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil. Dia menilai, hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
“Penyumbang emisi karbon itu cukup besar di ranah sektor energi salah satunya, di samping sektor kehutanan dan sebagainya. Ini menjadi PR besar, tapi saya yakin bahwa bapak mampu,” tutupnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian menitipkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Dia mengungkap, PNBP dari komoditas minerba pada tahun 2023 tercatat hanya sebesar Rp172,13 triliun.
“Besarnya hasil sumber daya mineral dan batu bara, hanya mendapatkan PNBP Rp172 triliun. Ini perlu evaluasi agar komposisi atau rasio penerimaan negara bukan pajak dari minerba untuk negara itu bertambah,” ungkapnya.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut bahwa pemerintah abai dalam mengurus persoalan tata kelola di sektor minerba.
Hal itu dia ungkap lantaran beberapa kasus yang dinilai tenggelam, seperti Blok Mandiodo, persoalan Timah di Bangka Belitung, hingga illegal mining di Kalimantan yang melibatkan tenaga asing.
“Dua bulan ini, mohon perhatian, agar terkait minerba ini betul-betul governance-nya bagus. Sehingga PNBP meningkat. Karena PNBP ini kalau minerbanya bagus, insyaallah meningkat karena itu andalan kita,” tegasnya.(*)