KABARBURSA.COM - Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai memacu pemanfaatan sumber energi bersih sebagai pilar utama masa depan ekonomi kawasan. Di tengah tantangan perubahan iklim global, kekayaan sumber daya alam tropis seperti sinar matahari, aliran sungai besar, hingga potensi angin pesisir kini diposisikan sebagai modal strategis untuk mewujudkan ketahanan energi yang kompetitif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk menekan biaya energi dan memastikan kesejahteraan masyarakat ASEAN yang lebih merata.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti urgensi pemanfaatan lahan marginal dan potensi alam subkawasan.
Indonesia sendiri tengah melakukan manuver besar di sektor energi surya. Prabowo menekankan bahwa infrastruktur energi nasional sedang dirombak total untuk mendukung target ambisius.
"Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun (pembangkit listrik) tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita meningkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar," ujar Presiden Prabowo, dikutip Jumat 8 Mei 2026.
Ia pun menantang negara-negara anggota untuk bertindak konkret dalam memenuhi kebutuhan energi subregional sekaligus berkontribusi pada transisi energi ASEAN secara luas.
Usai mendampingi Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa forum tersebut telah mengesahkan dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035.
Dokumen strategis ini merupakan kerangka kerja untuk menjadikan wilayah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif secara ekonomi.
Salah satu motor penggeraknya adalah Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC). Setelah dipimpin Indonesia pada periode 2022-2025, estafet kepemimpinan klaster ini akan dilanjutkan oleh Malaysia untuk periode 2026-2029.
“Hasil dari klaster ini meliputi proyek interkoneksi jaringan listrik, proyek energi terbarukan, elektrifikasi pedesaan, dan program efisiensi energi serta konservasi energi. Program ini akan memperkuat kolaborasi subregional, sehingga masyarakat di daerah terpencil mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik,” jelas Bahlil.
Dia menambahkan bahwa kementeriannya tengah menjalankan mandat Presiden untuk merombak bauran energi nasional.
Strategi ini mencakup pemanfaatan hidrogen, nuklir, amonia, hingga percepatan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan penggunaan kompor induksi.
Di sisi lain, pemerintah tetap konsisten pada kebijakan moratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru serta implementasi teknologi penangkapan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS/CCUS).
“Kita juga sedang mendorong pemanfaatan energi surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut,” pungkas Bahlil.(*)