KABARBURSA.COM — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dunia usaha dan tenaga kerja. Di balik angka pertumbuhan tersebut, tekanan terhadap industri dan ancaman pemutusan hubungan kerja masih membayangi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan aktivitas nasional masih bergerak positif. Namun menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada angka pertumbuhan tanpa melihat dampaknya terhadap masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, dan keberlangsungan usaha,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia menyoroti peringatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia terkait potensi PHK di sejumlah sektor industri dalam beberapa bulan ke depan. Mulai dari tekstil, plastik, elektronik, otomotif, hingga semen disebut berada dalam tekanan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat 8.389 pekerja terkena PHK. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Menurut Amin, kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi persoalan serius di tingkat industri. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini masih terlalu bertumpu pada konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen. Sementara sektor produktif dan dunia usaha belum sepenuhnya pulih.
“Stimulus pemerintah memang penting untuk menjaga momentum ekonomi. Tetapi ke depan, penguatan sektor industri dan dunia usaha harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak banyak bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah indikator industri mulai menunjukkan pelemahan. Indeks PMI manufaktur turun ke level kontraksi 49,1, sementara indeks keyakinan industri ikut mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa banyak pelaku usaha sedang berada dalam fase bertahan di tengah tekanan biaya produksi, lemahnya daya beli, dan ketidakpastian global.
Amin juga mendorong pemerintah mempercepat kebijakan ekonomi berbiaya murah atau low cost economy guna meningkatkan daya saing industri nasional. Menurutnya, biaya energi, logistik, hingga pungutan liar masih menjadi beban yang menghambat ekspansi usaha.
“Kalau biaya usaha tinggi, industri akan kesulitan berekspansi dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat. Ini yang harus segera dibenahi bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pola investasi saat ini cenderung bergerak ke sektor padat modal yang relatif minim menyerap tenaga kerja. Menurutnya, kemampuan investasi dalam menyerap pekerja kini jauh menurun dibanding satu dekade lalu.
Ia mencontohkan investasi sebesar Rp1 triliun sekitar sepuluh tahun lalu mampu menyerap sekitar 3.000 pekerja. Namun saat ini, nilai investasi yang sama rata-rata hanya menyerap sekitar 1.200 hingga 1.300 tenaga kerja.
Amin juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, hingga insentif yang tepat sasaran. Menurut Amin, relokasi sejumlah pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah turut menjadi salah satu faktor meningkatnya PHK di beberapa kawasan industri.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.