KABARBURSA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024, Said Abdullah, meningkatkan era kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera merumuskan kebijakan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, kata Said, negara mengalami penyempitan ruang fiskal. Karenanya, dia menilai pemerintahan Prabowo perlu membentuk base ad-hoc untuk memitigasi dampak negatif dari menyempitnya ruang fiskal.
"Memang semakin lama ruang fiskal kita semakin cekak, semakin sempit. Oleh karenanya perlu base ad hoc dari pemerintah," kata Said saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Ke depan, Said menilai pemerintah perlu menyiasati momentum pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan tren positif. Dalam hal ini, dia menilai pemerintah ke depan perlu menggenjot investasi dari luar negeri.
"Kata kuncinya adalah memang bagaimana cara presiden terpilih nanti, presiden yang akan datang menggenjot investasi terutama direct investmen dari luar, itu salah satu kata kunci untuk mengerek pertumbuhan ekonomi kita," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, jugua memperingatkan pemerintah era Prabowo Subianto perihal kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami tantangan yang berat. Dia berharap kabinet Prabowo dapat memitigasi sulitnya negara memperoleh pendapatan.
“Harapan saya, kabinet ini menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, pendapatan negara yang agak sulit,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Sanayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kabinet di pemerintahan Prabowo mesti melakukan langkah yang efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dia juga menilai pemerintah ke depan mesti bersikap responsif.
“Harus efisien, harus produktif, kabinet juga harus responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Jangan sampai ada kesan lamban, jangan sampai ada kesan waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan,” katanya.
APBN Kunci Jaga Kondusivitas Ekonomi Makro
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Badan Anggaran (Banggar) di bawah kepemimpinannya telah menelurkan dua Undang-Undang (UU) pada periode 2019-2024. Kedua UU tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 dan UU APBN tahun anggaran 2025. Puan menuturkan, UU APBN 2025 dirancang khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa transisi pemerintahan.
“Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan sehingga dirancang untuk dapat menciptakan perekonomian makro yang kondusif serta memberikan ruang bagi kebijakan dan program kerja dari Pemerintahan yang baru,” kata Puan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Pada periode 2019-2024, kata Puan, APBN menjadi instrumen penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menopang pembangunan nasional, serta memberikan perlindungan sosial bagi rakyat.
Bahkan, kata dia, APBN memuat langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19, gejolak ekonomi global, krisis pangan hingga energi. Menurutnya, APBN berfungsi sebagai penopang, stimulus, hingga katalisator dalam pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat.
Ke depan, Puan berharap DPR RI dapat terus mempertajam kualitas belanja negara dalam menyelesaikan masalah struktural, berkualitas dalam memberikan perlindungan sosial, berkualitas dalam melakukan pemerataan pembangunan serta berkualitas dalam membangun daerah.
“Belanja APBN yang semakin berkualitas akan dapat mendekatkan kita dalam mencapai Indonesia emas 2045,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2025 sebagai UU melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati seluruh asumsi APBN dalam menjawab risiko tantangan perekonomian dalam negeri di tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran bersama Pemerintah ini menjadi sebuah karya baik bagi pemerintah ke depan, rakyat, bangsa, dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, General Munarawan, Prabowo Subianto,” kata Said dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 September 2024.
Said menuturkan, APBN 2025 menjadi kerangka kerja yang kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro untuk mendorong pertumuhan hingga 5,2 persen. Optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 juga sejalan dengan prediksi lembaga internasional. Begitu juga dengan target penurunan inflasi yang ditargetkan dalam APBN 2025, yakni sebesar 2,5 persen. Said menyebut, inflasi Indonesia telah mencapai angka normal dibandingkan negara-negara lainnya.
“Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi, kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal, sama seperti saat sebelum terjadi krisis,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Said menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga ditargetkan Rp16.100 dalam APBN 2025. Meski begitu, Banggar merevisi target tersebut dengan mendorong nilai tukar ke level yang lebih rendah sebesar Rp16.000 di tahun 2025. “Pimpinan Badan Anggaran mendorong agar lebih rendah di level 15.900. Namun kita bersepakat akhirnya di Rp16.000 per satu USD,” ungkapnya.
Di sisi lain, Banggar dan pemerintah juga menyepakati anggaran pendidikan minimal 20 persen, yakni Rp724,26 triliun dari APBN 2025 yang disahkan. Begitu juga dengan tingginya angka stunting, APBN juga diharapkan bisa menyelesaikan persoalan stunting melalui dukungan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jujur saja, kita sudah on the track untuk terus berlari menuju negara maju di 2024 nanti. Kita sudah meletakkan kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025,” katanya.(*)