KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat pinjaman sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,58 triliun melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP).
Untuk diketahui, NUWSP adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.
NUWSP merupakan program nasional untuk mendukung pembangunan penyedian air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif.
Kerja sama ini juga ditujukan untuk membantu pemerintah Indoneska mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek penyediaan air minum serta pembangunan Sambungan Rumah (SR).
Proyek Sambungan Rumah ini bertujuan menyediakan akses air bersih ke rumah-rumah melalui jaringan pipa distribusi, yang membutuhkan investasi besar untuk pembangunan dan pemasangan pipa-pipa tersebut.
"Pinjaman sebesar USD100 juta itu akan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria bisnis yang telah dipenuhi oleh masing-masing daerah," kata Diana kepada Kabar Bursa di Kantor Kementerian PU, Selasa, 19 November 2024.
Lanjutnya menjelaskan, program ini sudah berjalan sejak 2018 hingga November 2024, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di 59 kabupaten/kota.
Selain itu, pinjaman dari Bank Dunia tersebut juga ditujukan untuk mendukung penambahan 1,6 juta sambungan rumah.
"Bantuan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga bantuan finansial dan peningkatan kinerja dalam rangka mencapai target 1,6 juta sambungan rumah," jelas Diana.
Ia menekankan bahwa program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), akses air layak saat ini sudah mencapai 91,72 persen. Namun, cakupan air minum perpipaan baru mencapai 19,76 persen, jauh dari target RPJMN 2020-2024 yang sebesar 30,45 persen. Oleh karena itu, Diana menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan akses air minum perpipaan.
Di Jakarta saja, lanjut Diana, air minum perpipaan khusus tak sampai 50 persen, tepatnya hanya 45 persen.
"Ke depannya kita akan fokus pada swasembada pangan, energi, dan air untuk memastikan target pelayanan ini dapat tercapai," pungkas Diana.
Sementara itu, Program Leader for Sustainable Development, Vikas Choudhary, mengungkapkan, meski sempat mengalami hambatan akibat pandemi COVID-19, proyek ini berhasil memperbaiki akses air bagi masyarakat dan meningkatkan operasional perusahaan penyedia layanan air di berbagai kota.
"Investasi sebesar USD100 juta dari Bank Dunia (IBRD) telah mendukung pembangunan infrastruktur air di lebih dari 15 daerah dan perusahaan penyedia air, serta memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada lebih dari 200 pemerintah daerah dan PDAM," ujar Vikas dalam acara penutupan pinjaman NUWSP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa, 19 November 2024,
Vikas menambahkan, proyek ini juga telah mengimplementasikan kerangka kerja baru yang mencakup penilaian kapasitas pemerintah daerah dan PDAM menggunakan alat penilaian mandiri (SAT), yang membantu menentukan jenis dukungan yang paling sesuai untuk masing-masing daerah. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan layanan air.
Sejak dimulai, proyek ini juga membantu perusahaan air dalam membangun kemitraan publik-swasta dan mengakses pinjaman domestik untuk investasi infrastruktur. Hingga kini, 21 perusahaan air telah mengakses lebih dari USD160 juta untuk mengembangkan infrastruktur pasokan air. Inovasi teknologi, seperti penggunaan nanofiltrasi serat berongga untuk mengolah air gambut di Kota Dumai, telah terbukti meningkatkan kualitas air dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
"Proyek ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 1,5 juta rumah tangga dengan akses air bersih yang lebih baik, melebihi target awal yang hanya 1,2 juta rumah tangga. Selain itu, kinerja perusahaan air minum juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 40 perusahaan berhasil meraih kategori kinerja yang lebih tinggi," tuturnya.
Sri Mulyani Potong Anggaran Kementerian PU Rp5,1 Triliun
Di kesempatan berbeda, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran kementerian yang dipimpinnya akan dikurangi sebesar Rp5,1 triliun.Hal itu dipastikan setelah dirinya bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
"Pertemuan ini hanya sebatas diskusi, agar pekerjaan di tahun 2025 yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Tidak ada pembicaraan yang lain," kata Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dody menjelaskan, diskusi yang dimaksud yaitu membahas refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memaparkan, anggaran Kementerian PU yang awalnya Rp116 triliun akan dipangkas, dan dialokasikan ke Kementerian PKP.
"Anggarannya tetap Rp116 triliun, tapi dibagi dua, untuk PU dan PR (Perumahan Rakyat)," ungkap Diana.
Rincinya, lanjut Diana, sekitar Rp5,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR, akan dipindahkan ke Kementerian PKP. Dan, sisanya, Rp111 triliun akan digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
"Kekurangan anggaran Kementerian PKP akan diusulkan mulai 2 Januari 2025," kata Diana.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp53,6 triliun untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia pun menyebut, pagu anggaran 2025 sebesar Rp5,1 triliun itu masih jauh dari kebutuhan. Pihaknya membutuhkan danan tambahan sebesar Rp48,4 triliun.
"Angka Rp53,6 triliun berdasarkan usulan Satgas Perumahan. Jadi masih kurang sekitar Rp48,4 triliun," kata Maruarar.
"Kami berharap dukungan dari Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan ini," tambahnya. (*)